SAMARINDA (17/3-2022)

                Gubernur Kalti Isran Noor menyampaikan 10 usulan program dan kegita  kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas, Suharso Monoarfa pada Dialog Menteri PPN/Kepala

Bappenas dengan Para Gubernur Wilayah Jawa-Bali dan Kalimantan Tahun 2022, Kamis (17/3) di Nusa Dua Bali.

                Agenda khusus yang merupakan   Penajaman Rencana Proyek Prioritas Strategis tahun 2023 ini awalnya meminta semua daerah hanya mengusulkan maksimal 3 proyek Major Project RPJMN 2020-2024 baik yang  telah direncanakan dalam RPJMN 2020-2024 maupun  sebagai usulan strategis dari pemerintah daerah untuk mendukung Prioritas Nasional.

                Namun Gubernur Kaltim Isran Noor, diwakili Pj Sekda Reza Indra Riadi bersama Saur – Kabid Ekonomi Bappeda,  mengusulkan 10 kegiatan yakni Pembangunan Jalan Akses Pulau Balang sisi Balikpapan sepanjang 15,5 Km, Penanganan Banjir di Balikpapan dan Samarinda, Penanganan ruas jalan nasional Dalam Kota Samarinda dan Balikpapan, Pengembangan korporasi desa sapi untuk penguatan ketahanan pangan sebanyak 4 ribu ekor masing-masing di Paser, Kukar dan Kutim. “Lima usulan pertama ini untuk penguatan dan penunjang IKN,” terang Reza.

                Kemudian, terhadap KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan diusulkan tiga paket yakni Preservasi dan Rekontruksi Jalan Sangatta – Simpang Perdau sepanjang 32,7 km, Simpang Tiga Lempake – Sambera, Santang dan Bontang sepanjang 102,3 Km, Jalan Tenggarong  Kukar menuju Barong Tongkok hingga Mentiawan Kubar sepanjang 419,5 km.

                Sementara di sektor pendidikan dan pelatian vokasi untuk industri 4.0 diusulkan 2 paket yakni pelatihan vokasi pengembangan standarisasi kompetensi kerja dan pelatihan kerja untuk 1.200 orang serta sertifikasi tenaga ahli dan terampil kontruksi untuk 1.000 orang. “Sepuluh usulan itu diharapkan mendapatkan anggaran dari pemerintah pusat melalui APBN,” terang mantan Asisten III Setda Kutim ini.

Ditambahkan, apa yang diusulkan Kaltim masih wajar karena pembangunan di luar IKN harus mendapatkan perhatian serius, agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat. “Kita harapkan pemerintah pusat bisa memperhatikan apa yang diusulkan,” tandasnya.(SK08)