SANGATTA (28/7-2021)
Mencegah prilaku korupsi yang menimpa aparatur negeri sipil (ASN), Pemkab Kutim secara bertahap menggelar Sosialisasi Gerakan Anti Gratifiasi (GRATIS). Gerakan moral yang diharapkan terus digayungkan hingga level terendah ini bertujuan mencegah terulangnya kasus korupsi di Pemkab Kutim. Salah satu cara yang tergolong ampuh yakni dengan gaya hidup sederhana, apa adanya sesuai dengan kemampuan.
“Pemberantasan korupsi harus ada integritas antara pencegahan dan penindakan. Karena hal itu bakal sia-sia apabila hanya dilakukan tindakan setelah korupsi terjadi,” sebut Bupati Ardiansyah.
Sosialisasi Gratis yang digelar Pemkab Kutim secara virtual ini, diharapkan Bupati Ardiansyah tidak mengurangi semangat Pemkab Kutim untuk melawan segala bentuk praktik KKN yang dapat merusak pembangunan.
Pria yang akrab disapa Didi ini, menyebutkan, hal terpenting dalam memerangi segala bentuk KKN yakni melakukan pencegahan secara dini dari diri sendiri. “Perilaku jujur dan bersih dalam melaksanakan amanat, menjadi pondasi. Sehingga sebagai pegawai atau penyelenggara negara tidak mudah terbawa arus yang dapat merusak diri sendiri maupun orang lain terlebih rakyat,” sebut Ardiansyah.
Beberapa kasus korupsi yang terjadi di Kutim dalam beberapa tahun terakhir, diakui Didi merupakan pembelajaran penting yang tidak boleh terjadi lagi di era kepemimpinannya. “Godaan sebagai pejabat itu banyak, dan bentuknya macam-macam karenanya bentengi diri sejak dini,” imbuhnya.
Sugiarto - Group Head Program Pengendalian Gratifikasi dan Pelayanan Publik Komisi Pemberantasan Koripsi (KPK) menyebutkan dibutuhkan pendekatan mandiri terkait pencegahan KKN. Selain itu, perlu inovasi untuk menumbuhkan budaya kerja yang tidak korupsi di kalangan pegawai. “Gratifikasi merupakan pemberian dalam arti luas,” jelas Sugiarto.
Disebutkan, UU memberikan kewajiban bagi ASN atau penyelenggara negara untuk melaporkannya kepada KPK. Disebutkan, setiap penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugas atau kewajiban penerima. “Jika pejabat publik menerima hadiah atau gratifikasi, maka harus segera melaporkan kepada Inspektorat secara internal, agar kemudian diteruskan kepada KPK melalui Unit Pengendalian Gratifikasi,” terang Sugiarto seraya menyebutkan waktu pelaporan gratifikasi maksimal 30 hari setelah menerima gratifikasi.(SK3)
Berita Lainnya
Pegawai Dispora Dibegal di Jalan Soekarno Hatta Sangatta Utara
SANGATTA (20/4-2021)nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Seorangwa ....
- editor@ivan
- 20 Apr 2022
- 316
MTQ Se Kaltim Dilaksanakan di Bontang
SAMARINDA (18/1-2021)Kota Bontang siap menjadi tuan rumah MTQ senbsp; Kaltim,nbsp; awal April 2021. ....
- editor@ivan
- 18 Jan 2021
- 1026
Membedah Dakwaan Kasus Gratifikasi Pejabat Kutim (10) : Lewat Mus dan Sur, Ism Terima Fee Proyek Dari Sarah
DALAM dakwaan AMY dan DA,sempat disebut-sebut Sernitha alias Sarah, belakangan diketahui wanita yang ....
- editor@ivan
- 02 Des 2020
- 467
Wagub Hadi : Potong Puluhan Ekor Hewan Qurban Dengan Pisau Khusus
Di hari Raya Idul Adha, Wagub Kaltim Hadi Mulyadi tidak saja kebanjiran permintaan masyarakat untuk ....
- editor@ivan
- 22 Jul 2021
- 1109
Kunjungi Sangkulirang, Ardiansyah Canangkan Pembangunan Masjid Baitul Karim
SANGATTA (21/3-2021)Kunjungan kerja Bupati dan Wabup Kutim ke Sangkulirang, dimanfaatkan masyarakat ....
- editor@ivan
- 21 Mar 2021
- 437