SANGATTA (24/7-2021)

Meski telah diserahkan ke Pemkab Kutim, tampaknya pembangunan pelabuhan laut  di Kenyamukan Sangatta Utara, belum bisa dimaksimalkan percepatannya berbagai kendala mulai dasar hukumnya hingga kejelasan asset.

Dalam rapat belum lama ini, terang Wabup Kasmidi Bulang, berbagai persoalan dikemukakan untuk menemukan solusi tepat agar pembangunannya bisa diwujudkan sehingga mampu menopang percepatan pembangunan daerah.

“Sejak tahun 2016 pelabuhan laut di Kenyamukan itu sudah  ditetapkan sebagai salah satu jalur tol laut. Namun hingga sekarang belum ada progresnya, sangat memprihatinkan,” sebut Kasmidi.

Ia berharap, ada  tim terkait percepatan pembangunan Pelabuhan di Kenyamukan Sangatta termasuk pengelolaan  Bandara Sangkima. Dalam rapat yang diikuti berbagai OPD seperti  Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang. Dinas Pekerjaan Umum (DPU), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Bagian Pemerintahan, Bagian Kerjasama, dan Bagian Pembangunan diurai satupersatu masalah yang ditemui.

“Kelanjutan pembangunan Pelabuhan sudah diserahkan ke Kutim, namun turunannya belum. Sementara statusnya masih pelabuhan pengumpul dan ranahnya masih kewenangan Kementrian Perhubungan,  harusnya begitu diserahkan  statusnya bukan pengumpul tetapi pelabuhan rakyat,” terangnya.

Ia mengakui, Pemkab Kutim dalam membangun pembangunan laut  masih banyak kendala. Namun demikian secara bertahap akan diselesaikan. “Kita targetkan beroperasi pada Oktober 2022 mendatang,” sebut Kasmidi.(SK03)