SANGATTA (5/11)

Bercermin kasus yang terjadi di Kutim, sejak tahun 2020,  DPRD Kutim dalam membahas anggaran  lebih realistis agar tidak terjebak utang. Wakil Ketua DPRD Kutim, Arfan menyebutkan apa yang terjadi selama ini, benar-benar menjadi pelajaran berharga. “Berkaca anggaran 2019-2020, kita tidak mau berutang lagi,” katanya.

Ia bahkan menyatakan bukan hanya dirinya yang ingin anggaran realitis dan benar-benar disesuaikan dengan kemampuan keuangan,  tapi semua anggota DPRD Kutim sama sependapat, selain itu sama-sama ingin menyelesaikan utang yang ada pada tahun 2021. “Jadi tahun 2021, utang harus selesai, sesuai dengan masa jabatan bupati dan wakil bupati Kutim periode 2016-2021,” tandasnya.

Menurutnya, jika utang terbayarkan, meski  dengan anggaran yang hanya Rp2,637 triliun kemungkinan di Kutim tahun depan  tidak  ada pembangunan  baru.  Dalam perhitunga politikus Nasdem ini, utang  proyek tahun jamak tercatat Rp270 miliar lebih belum masuk utang tahun 2020 yang sedang dalam perhitungan.

“Kalaupun ada pembangunan tahun depan, kemungkinan  bantuan keuangan dan dana alokasi khusu. Bisa juga, ada proyek-proyek kecil, namun tidak signifikan,” ungkapnya.

Disebutkan, rencana pelunasan proyek tahun jamak,  yang akan dibayar sesuai dengan progres. Sehingga yang belum  terbangun,  dihentikan. “Jadi pembayaran dilakukan sesuai dengan progres,” katanya.

Arfan juga mengatakan, pemerintah dan DPRD setuju,  alokasi anggaran disesuaikan dengan aturan yang ada misalnya untuk  pendidikan 20 persen, kesehatan 10 persen, pertanian 10 persen dan lain sebagainya. Sementara untuk  dana Covid-19, pasti masih akan ada, tapi  DPRD masih menunggu usulan  Dinas Kesehatan dan OPD lainnya.  “DPRD hanya berharap, dengan APBD yang kecil  tidak ada lagi pemotongan anggaran seperti tahun 2020 ini, anggaran dipotong hingga 20 persen untuk penanganan covid sehingga semua harus dipotong,” harapnya.(02)