
SANGATTA (13/4-2020)
Pertemuan Panja LKPJ Bupati Kutim
dengan sejumlah Kepala OPD, Rabu (14/2) terpaksa dihentikan karena ada beberapa
data dimiliki OPD yang belum sama dengan LKPJ. Beberapa
OPD yang telah dipanggil Pansus, hanya satu OPD yang singkron data anggaranya
dengan data LKPJ.
Pansus
yang dipimpin Ketua Komisi B DPRD Kutim Hefni Armansyah menyebutkan akibat ketidak sesuaian data dalam LPKJ dengan data anggaran yang
dipegang OPD, sehingga pertemuan dihentikan
sementara agar OPD dan Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah (Bappeda) yang menyusun LKPJ menyamakan
persepsi serta perbaikan data dalam LKPJ tersebut sesuai dengan data pada OPD masing-masing.
“Beberapa
OPD yang kami telah panggil untuk hearing terkait dengan LKPJ, hanya satu OPD yang benar datanya atau bersesuaian yakni Dinas Pengendalian
Lahan dan Tataruang. Mungkin dinas ini benar datanya karena memang tidak banyak
anggarannya, termasuk programnya. Kalau yang lain, semua beda,†bebernya.
Disebutkan, penyusunan data OPD berdasarkan Permandagri 13 tahun 2018 namun belum
disosialisasikan ke OPD sehingga
dalam penyusunan LKPJ sehingga belum sesuai dengan data yang dimiliki OPD.
“Kalau data yang muncul di OPD dan LKPJ
berbeda, harus dipahami, kalau data ini
terkait denga nilai anggaran yang dikelola, Kalau beda, jadi masalah. Karena itu, kami
minta agar OPD dan Bappeda menyamakan persepsi dulu, dalam menyajikan data
tersebut, baru hearing dilanjutkan. Kami berharap, hearing bisa dilanjutkan
mingu depan, setelah dilakukan perbaikan data,†jelasnya.
Ia mengakui, dalam aturan baru, dibatasi apa saja
yang akan disajikan. Karena itu, pihaknya minta untuk disamakan dulu seperti belanja gaji tidak perlu disajikan. “Karena
itu kami suruh kembali untuk melakukan
perbaikan,†sebut Hefni Armansyah.
Menurutnya, DPRD melakukan hearing dengan OPD, untuk
mengetahui realisasi anggaran dan sisa lebih perhitungan (Silpa). Kalau memang
satu OPD banyak Silpa, maka tahun depan ndak perlu dikasi anggaran banyak lagi karena tidak terserap, sementara di OPD lainnya ada yang masih kurang. “Tapi ini hanya
masalah teknis, bukan substansi. Karena kami sendiri masih mempelajari Permendagri
itu,†akunya.(SK06)
Berita Lainnya

Korban Corona Terus Berjatuhan, Tenaga Nakes Kelelahan
SAMARINDA (18/7-2021)Tenaga kesehatan (Nakes) yang terlibat menangani pasien Covid 19 mulai kelelaha ....
- editor@ivan
- 18 Jul 2021
- 673

Ratusan Pegawai Kantor Gubernur Divaksin Covid 19
SAMARINDA (24/3-2021)Seluruh pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah (Setda) Kaltim, mulai hari ini ....
- editor@ivan
- 24 Mar 2021
- 597

Wisata Bahari Kaltim Tak Kalah Dengan Maladewa
SAMARINDA (21/7-2021)Obyek wisata terutaam bahari di Kaltim lebih bagus dari sejumlah negara seperti ....
- editor@ivan
- 21 Jul 2021
- 651

60 Ribu Calon Haji Tahun 2021, Siap-Siap Ke Arafah
SANGATTA (17/7-2021)Pemerintah Arab Saudi, menetapkan jamaah haji tahun 2021 sebanyak 60 ribu orang, ....
- editor@ivan
- 17 Jul 2021
- 548

Pemprov Kaltim Siap Sambut Kedatangan Presiden Jokowi
SAMARINDA (24/8-2021)Pemerintah Provinsinbsp; (Pemprov) Kaltim bersama Pemkot Balikpapan, dan Samari ....
- editor@ivan
- 24 Agu 2021
- 499