SAMARINDA (19/4-2022)

Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni menakui  High Level Meeting  Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kaltim yang digelar menjelang  Hari Raya Idul Fitri tahun 2022 tepat, karena bisa melakukan koordinasi antara pemerintah dengan lembaga non pemerintah dalam rangka menjaga stabilisasi ketersediaan pasokan serta keterjangkauan harga bahan kebutuhan pokok dan barang strategis di daerah.

“High Level Meeting  Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kaltim ini, kiranya dapat menghasilkan rekomendasi yang kemudian akan ditindaklanjuti oleh perangkat daerah dan pihak-pihak terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing yang tentunya merupakan rangkaian dari upaya pengendalian inflasi khususnya di Provinsi Kaltim,” kata Sri Wahyuni  saat mewakili mewakili Gubernur Kaltim Isran membuka High Level Meeting TPID Provinsi Kaltim yang digelar di Kantor Gubernur.

Diakui Sri. laju inflasi tahun ke tahun di Kaltim  dalam  lima tahun terakhir  menujukan penurunan yakni 3,16% pada tahun 2017, kemudian  pada tahun 2018 (3,24%), tahun 2019 (1,66%), tahun 2020 (0,78%) bahkan di bawah  inflasi nasional.

“Pemprov  menyampaikan apresiasi atas peran aktif para kepala daerah, kepala OPD maupun seluruh anggota TPID Provinsi Kaltim dengan dukungan Bank Indonesia serta Satgas Pangan melalui koordinasi yang baik, sehingga upaya pengendalian inflasi di daerah dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tugas fungsi masing-masing,” sebut Sri.

Sesuai  arahan Presiden Joko Widodo dalam acara Rakornas Pengendalian Inflasi Tahun 2021, agar TPID mendukung pemulihan ekonomi dan menjaga stabilitas harga dengan menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga, utamanya barang kebutuhan pokok, dengan mengatasi kendala produksi dan distribusi yang ada di daerah.

“Meningkatkan nilai tambah di sektor perikanan sehingga memiliki kontribusi menggerakkan mesin yang semakin pertumbuhan besar ekonomi. Untuk mendukung hal tersebut, kelembagaan petani perlu terus diperkuat, akses pemasaran diperluas dengan pemanfaatan teknologi termasuk platform digital, penyaluran KUR pertanian dioptimalkan dengan mempercepat dan mempermudah penyalurannya, termasuk menyesuaikan dengan karakteristik usaha pertanian, serta didukung pula dengan pendampingan yang intensif kepada pelaku usaha pertanian,” paparnya dalam acara yang dikuti semua kepala daerah di Kaltim,  Deputi Kepala Perwakilan BI Kaltim, Kepala Disperindagkop dan UKM Kaltim,  Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kaltim, Satgas  Pangan serta puluhan wartawan ini.(SK08)