PRESIDEN  Prabowo Subianto menyinggung soal Ibu Kota Nusantara (IKN). Ini hal yang menarik. Karena selama ini dia jarang berbicara soal IKN. Yang disinggung memang bukan urusan pembangunannya, tapi soal adanya bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang juga melanda kawasan sekitar IKN. Tapi itu membuktikan bahwa dia tetap peduli dengan IKN.

Dalam  Rapat Terbatas (Ratas) penanganan bencana alam yang dipimpin dari Istana Merdeka Jakarta secara zoom, Senin (7/9), Prabowo memerintahkan BNPB, Panglima TNI dan instansi terkait lainnya agar mengerahkan aset yang ada untuk memblokade api agar tidak sampai masuk ke zona inti.

“Yang harus diperhatikan juga kebakaran dekat IKN, kerahkan aset-aset lebih jangan sampai api masuk ke zona inti,” katanya serius.

Zona inti yang dimaksud Presiden Prabowo itu adalah apa yang disebut Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). Ini adalah kawasan luasnya sekitar 6.600 hingga 6.671 hektar yang berfungsi sebagai pusat administrasi, lembaga negara dan pemerintahan nasional di IKN. Di sana ada istana kepresiden, istana wapres, pusat perkantoran dan infrastruktur dasar lainnya.

Menurut Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam OIKN, Dr Myrna A Safitri, sampai saat ini kondisi zona inti atau KIPP masih aman dari terjangan karhutla. “Semua bangunan, aset dan proyek infrastruktur yang tengah dibangun di sana juga aman,” jelasnya.

Dia menyebutkan, ada sekitar 458 hektare kawasan pengembangan IKN yang tersulut karhutla. Sebagian besar berada di kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto di Kecamatan Samboja. Kebakaran besar pernah terjadi di Tahura ini yaitu pada tahun 1997, yang memerlukan waktu pemulihan puluhan tahun.

Dikatakan, lokasi karhutla terdekat dengan KIPP berjarak sekitar 35 kilometer. “Jadi yang di KIPP masih aman, tidak ada hotspot atau titik api. Indeks kualitas udara rata-rata 50, jadi  masih masuk dalam kategori baik,” kata Myrna.

Sampai saat ini Tim OIKN terus bergerak memantau situasi di lapangan. Myrna mengakui kasus karhutla masih terjadi di antaranya di kawasan Bukit Tengkorak, di perbatasan PPU dan Kukar (Desa Suko Mulyo dan Loa Duri).

“Bukit Tengkorak ini terbakar hampir seminggu terakhir dengan titik api yang berpindah-pindah. Sekarang kami sedang mengukur luasan area terdampak,” katanya kepada wartawan ketika meninjau langsung lokasi kejadi tersebut, Sabtu (5/9) lalu.

Di lapangan, Tim menemukan indikasi kuat keterlibatan tangan manusia. Ditemukan sisa-sisa tebangan sejumlah pohon besar di titik api sebelum lahan tersebut dilaporkan dijilat api. “Kami melihat langsung ada bekas tebangan pohon-pohon besar, yang diduga kuat oknum dari Kalbar,” jelasnya.

Myrna menegaskan, sebagian wilayah yang terbakar di delineasi IKN masuk ke dalam area konservasi, karena itu aktivitas apapun seperti perambahan dan pembukaan lahan apalagi dengan cara pembakaran merupakan pelanggaran hukum.

Staf Khusus Kepala OIKN Bidang Manajemen dan Strategi, Danis Hidayat Sumadilaga menyebutkan, pihaknya telah melaporkan satu perusahaan perkebunan kelapa sawit kepada aparat penegak hukum (APH) terkait dugaan pelanggaran karhutla di kawasan IKN. Tapi dia belum membeberkan secara rinci identitas perusahaan tersebut serta jenis pelanggarannya.

Menurut Myrna, satu orang terduga pelaku pembakaran di Bukit Soeharto telah diproses hukum dan masuk dalam penyidikan Polres PPU.

Selain itu ada 2 perusahaan tambang dilaporkan ke Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) karena ada kebakaran di wilayahnya. Karena area IUP-nya ada pada lintas wilayah IKN dan Kaltim, sehingga kewenangan ada pada KLH.

ADA SE KEPALA OIKN

Berkaitan dengan penanganan dan mitigasi karhutla di IKN, Otorita IKN sudah melakukan berbagai langkah dan aksi untuk meminimalisir luasnya areal yang terbakar.

Menurut Myrna, Kepala OIKN Basuki Hadimuljono telah membentuk Satuan Reaksi Cepat Multipihak yang bekerja dalam 7 klaster. Satuan ini terdiri dari OIKN, UPT Kemenhut, Pemda, perusahaan, Universitas Mulawarman (Unmul), Yayasan BOS, TNI dan Polri.

Basuki juga sudah mengeluarkan surat edaran (SE) yang melarang siapapun membuka lahan dengan cara membakar termasuk juga pembakaran sampah dan larangan buang puntung rokok sembarangan.

Kepada para petani diberi solusi dengan pelatihan pengelolaan lahan pertanian dan perkebunan tanpa membakar.

Selain itu, kepada perusahaan-perusahaan yang di wilayah kerjanya terdapat hotspot atau titik api maka langsung diberi surat peringatan dan diminta segera mengambil langkah-langkah antisipasi.

OIKN juga menyebarkan file elektronik buku khotbah lingkungan termasuk fatwa MUI di mana hukumnya haram membakar hutan dan lahan.

“Juga kita melakukan pembasahan di ruang terbuka hijau (RTH) di KIPP serta operasi modifikasi cuaca sejak bulan Agustus lalu,” kata Myrna.

Lebih jauh dia menjelaskan, operasi penanggulan karhutla di IKN dilakukan dari dua sisi. Ada operasi darat, ada juga yang dilakukan melalui udara.

Operasi darat dilakukan melalui tim gabungan yang bekerja di tiap klaster. Sedang operasi udara melalui pola water booming dengan didukung oleh BNPB dan TNI AU dari Pangkalan Lanud Dhomber Balikpapan.

Operasi water booming di antaranya dilakukan pada tanggal 5 sampai 8 September dengan mengerahkan helikopter Caracal H225M. “Alhamdulillah berjalan baik dengan sasaran di area Bukit Tengkorak, Wonotirto Samboja dan jalan tol dan jalan nasional Balikpapan-Samarinda,” jelasnya.

Pekan lalu saya bersama Plt Rektor Universitas Mulia (UM) Balikpapan Dr Agung SaktiPribadi sempat ke IKN. Selain bertemu Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan Thomas Umbu Pati Tena Bolodadi, saya sempatkan juga memantau kawasan KIPP.

Sepanjang jalan baik lewat Km 38 maupun tol, tak ada titik api dan asap yang mengepul. Hanya saja debu tebal akibat kegiatan proyek tampak menyelimuti jalan dan bangunan di KIPP. Cuacanya juga panas sekali. Celakanya, lupa bawa masker. Sampai di Balikpapan, dada rasanya nyesak dan hidung bersin-bersin.(rizal effendi)