SANGATTA (12/4-2022)

            Kekisruhan yang selama ini terjadi dalam tubuh Sekolan Tinggi Ilmu Pertanian (STIPER) Kutai Timur (Kutim ) terungkap saat dilakukan hearing oleh  DPRD Kutim. Dalam pertemuan yang diikuti Wabup Kasmidi Bulang,  alumni  dan mahasiswa STIPE secara deitrail diungkapkan kenapa STIPER selalu kisruh.

Dipimpin Ketua DPRD Kutim Joni,  Sekretaris Alumni STIPER, Alek Bajo, menyatakan keprihatinnya  dengan kondisi  STIPER saat ini. “Sebagai alumni ia bersama alumni lainnya menginiisiasi, agar dilakukan pertemuan antara pemerintah dan DPRD termasuk yayaras serta pimpinan STIPIER.  

“Terutama masalah gaji dosen dan pegawai STIPER, yang sudah 17 bulan belum terima gaji. Dengan kondisi seperti ini, memprihatinkan  jangan sampai STIPER tutup, untuk  itu, kami menginisiasi pertemuan  agar semua pihak terkait, termasuk pemerintah agar mencari solusi, untuk mendanai operasional STPIER,” katanya.

Iapun   tidak hanya menyoroti  Pemkab Kutim yang selama ini menjadi sumber kegiatan STIPER, tetapi  internal STIPER serta yayasan, juga ada  masalah. “Kemarin mahasiswa demo,  karena ada issu Presiden tiga periode, tapi di STIPER sendiri  ketuanya sudah tiga periode, bahkan mau empat periode. Gimana ini,” kata Alek, dengan nada tanya.

Selain itu, sebut Alek, manajamen STIPER juga tertutup, bahkan kucing-kucingan dengan pihak yayasan. Selam ini, yayasan dan STIPER, tidak mau bertemu. “Jadi ada ketertutupan, ini harus diungkap masalahnya apa sehingga bisa selesai semua, agar  tidak perlu masalah ini membuat kita tahun depan bertemu lagi di ruangan ini, dengan masalah yang sama,” tandasnya.

Terkait ungkapan Aleks Bajo, ditanggapi Joni -  Ketua DPRD Kutim  dengan keputusan  membentuk panitia kerja (Panja) agar ditemukan titik temu dan jalan keluar sehingga aktifitas STIPER bisa berjalan normal.

“Nantinya, Panja  bisa koordinasi dengan pihak terkit. Dengan panja ini kita bisa selesaikan, agar tidak ada masalah lagi. Seharunya STIPER dan yayasan bisa komunikasi dengan lebih baik, maka semua bisa jalan dengan baik. Terkit dengan penganggaran tiap tahun, tapi nanti kita cari regulasinya agar masalahnya bisa diselesaikan, tidak melanggar aturan.  Kalau tidak boleh dianggarkan berturut-turt, maka tentu akan dicarikan solusinya. Mungkin komunikasi dengan pemerintah pusat, atau dengan perusahan,” janji Joni.(SK06)