SANGATTA (2/11)
Penggunaan mobil dinas Pemkab Kutim, kewenangannya ada di Bupati Kutim sementara kendaraan sepeda motor masing-masing kepala OPD. Namun berapa banyak jumlah kendaraan dinas (Randis) terutama mobil, disebutkan Kepala Bidang Aset (Babid) BPKAD Kutim, Supartono banyak bahkan lebih. Hanya saja, karena ada oknum ASN yang memakai lebih dari satu bakan ada yang lebih dari dua sehingga ada pejabat yang tidak kebagian kendaraan.
Supartono menyatakan ada pensiunan yang bawa pulang kendaraan lebih dari satu termasuk pejabat instansi vertikal yang setelah purna tugas membawa pulang mobil dinas saat pindah kerja sehingga kendaraan kurang bagi pejabat yang masih aktif.
“Ada salah persepsi tentang BPKAD, selama ini. Banyak pejabat yang datang minta kendaraan ke kami, padahal, BPKAD hanya melaksanakan penata usahaan aset, sementara kewenangan ada dipihak Bupati, pengelolaan pak sekda, sedangkan OPD adalah pengguna,” bebernya.
Urusan kendaraan dinas, ungkapnya, pendistribusiannya ada di bupati karenanya kalau ada persetujuan bupati kendaraan itu bisa dipindahkan. Tapi kalau tidak, seharusnya tidak bisa pindah.
Hanya saja, ungkapnya, banyak kendaraan yang kini dipegang oleh orang yang tidak berhak seperti pensiunan, mantan pejabat instansi vertikal, bahkan ada pegawai yang pindah tugas, namun masih membawa kendaraan dinas dari Kutim ke daerah lainnya.
Sementara BPKAD, tidak mendapat surat tembusan pemindahan kendaraan itu, sehingga BPKAD tidak mengetahui kemana kendaraan dimaksud. Karena itu, dalam penertiban yang akan dilakukan sekarang, Supartono mengatakan, untuk kali ini tidak main-main karena merupakan perintah KPK.
Asisten Pemkesra Setda Kutim, Suko Buono, menyatakan apresiasi masalah koordinasi aset. Namun Suko sendiri mengatakan tidak tahu bagimana proses pengadaan kendaraan tersebut, yang jumlahnya hingga 4000. Termasuk pembiayaan kendaraan tersebut, termasuk pemeliharaan dan pengurusan SNK, seharusnya semuan itu jelas.
”Termasuk yang pernah dihapuskan, juga harus jelas, mekanisme seperti apa, agar semua jelas, agar semua tahu. Harus ada edarannya, agar semua yang punya hak untuk ikut lelang, ikut, sementara pemerintah tidak dirugikan,” katanya.
Sedangkan Asisten Ekban, Suroto, menyatakan hilangnya 1400 kendaraan berharap segera disikapi mau diapakan. Ia mengakui wajar dalam 21 tahun kendaraan jadi banyak. “Pernah lakukan pelelangan tahun 2011 dan 2015, apakah itu termasuk atau tidak dari jumlah 4000 kendaraan yang masih tercatat,” bebernya.
Sementara untuk penggunaan kendaraan, Suroto meminta agar ada standarisasi berdasarkan jabatan, eselon, termasuk tipe kendaraan. Sebab dirinya prihatin dengan kondisi sekarang ada OPD tidak ada kendaraan sementar ada OPD berlebih bahkan ada staf yang gunakan mobil dinas.(SK-02)
Berita Lainnya
Pilkada Berlangsung Damai, Semoga Mempercepat Perpindahan IKN
SAMARINDA (11/12-2020)Gubernur Kaltim Isran Noor bersama Wagub Hadi Mulyadi, menyampaikan penghargaa ....
- editor@ivan
- 11 Des 2020
- 330
Bupati Harapkan Puskesmas Bengalon Yang Baru Segera Difungsikan
SANGATTA (9/3-2021)Mengawali kunjungan kerjanya ke kecamatan, Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman bersa ....
- editor@ivan
- 09 Mar 2021
- 675
Keberhasilan Brigjen TNI Dendi, Memotivasi Generasi Muda Kaltim
SAMARINDA (7/4-2022) Kenaikanpangkat Danrem 091 Aji Suryakesuma (ASN) Dendi Suryadi dari Kolonel ke ....
- editor@ivan
- 07 Apr 2022
- 304
Reskrim Kutim Kembali Bongkar Penyimpangan BBM Subsidi, 2 Orang Diamankan di Bengalon
SANGATTA (6/4-2022)Dugaan praktik pengetapan BBM subsidi di sejumlahSPBU di Kutim akhirnya barhasil ....
- editor@ivan
- 06 Apr 2022
- 344
ASKB Masih Unggul, Sudah Kumpulkan 42.720 Suara
SANGATTA (10-10-2020)Pasangan Ardiansyah Sulaiman dan Kasmidi Bulang (ASKB) hingga Kamis (10/12) puk ....
- editor@ivan
- 10 Des 2020
- 525