sangatta (13/8)

isu miring  yang dihembuskan sejumlah oknum  yang menyebut dusun sidrap desa martadinata, kecamatan teluk pandan, uput dari perhatian pemerintah kabupaten  kutai timur (pemkab kutim) dibantah tegas pelaksana tugas kepala dinas pekerjaan umum penataan ruang (pupr) kutim joni abdi setia. ia menegaskan, sederet pekerjaan fisik kini sedang  berjalan, tidak hanya di sidrap, tetapi juga di wilayah sekitar seperti desa martadinata dan sempayang.

“pembangunan itu ada dan berjalan. program yang direncanakan sudah terlaksana,” kata joni. seraya menyebutkan sederet  kegiatan pembangunan yang dilaksanakan antara lain  peningkatan jalan dan drainase di  berbagai titik di martadinata, mulai  jalan kuburan rt 07, jalan lingkar masuk sidrap rt 01, jalan maspul rt 05, jalan musholla cangi alfath rt 12, hingga jalan sidrap rt 11 dan rt 17. nilai kontrak pekerjaan rata-rata mencapai rp179 juta, seluruhnya bersumber dari anggaran tahun 2025 yang sedang berjalan.”semuanya usulan warga masyarakat yang disampaikan saat musrenbangdes,” terangnya.

Pembangunan infrastruktur sosial yakni  lanjutan pembangunan tk/tpa al ashri dan perbaikan jalan poros tari dewa-dewa, gang h rahman, serta gang salak di sidrap luar. selain itu, pupr telah membangun sumur bor di rt 01, rt 11, dan rt 12 martadinata, serta di jalan sempayang rt 14.

Ada pula, lanjut joni,  pekerjaan normalisasi sungai di sidrap, sempayang, dan martadinata yang dilakukan secara swakelola. pembangunan dinding penahan tanah, timbunan jembatan sidrap dalam, dan abutmen jembatan bailey di jalan sidrap kian menguatkan bukti bahwa pembangunan memang berjalan.

“Apa yang terjadi di lapangan merupakan sebuah fakta yang  membantah anggapan bahwa sidrap diabaikan. kami bekerja sesuai rencana dan prioritas. mendukung visi dan misi kepala daerah,” tegas joni.

Ia menambahkan, sebagian proyek  sudah lama direncanakan, namun terkendala status kawasan taman nasional kutai (TNK). meski begitu, perjuangan untuk melakukan enclave kawasan telah dilakukan. hasilnya, dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah wilayah berhasil dikeluarkan dari status tersebut. dampaknya, pembangunan kini bisa lebih dirasakan masyarakat, termasuk di kawasan perbatasan antardaerah seperti dusun Sidrap.(sdn)