SAMARINDA (1/4-2022)
Kasus gratifikasi atau penyuapan Bupati PPU AGM mulai
disidangkan di Pengadilan Tipikor Samarinda. Kasus yang menggentarkan Kaltim
ini, membuka cerita kalau AGM diduga menerima uang Rp2 M dari AZ alias Yu –
Dirut PT Borneo Putra Mandiri (BPM).
Dalam dakwaan JPU KPK M Helmi Syarif mendakwa AZ sebagai
pemberia uang sebesar Rp 2,617 miliar yakni Rp 2 miliar kepada AGM, Plt Sekda
Pemkab PPU Mul sebesar Rp 22 juta, EH selaku
Kadis PUPR PPU sebesar Rp 412 juta, Jus selaku Kabid Sarana dan Prasarana Dinas
Pendidikan dan Olahraga PPU sebesar Rp 33 juta dan As selaku Dewan Pengawas
PDAM Danum Taka Kabupaten PPU sejumlah Rp 150 juta.
“Uang
sebesar Rp 1 miliar itu digunakan untuk pemilihan Ketua DPD Partai Demokrat
(PD) Kalimantan Timur di Samarinda,” sebut Jaksa Helmi Syarif seraya menceritakan
kronologi perteman Az dengan AGM yang sebelumnya dipertemukanSyamsuddin alias
Aco - Sekjen DPC Demokrat PPU periode 2014-2019.
Sekitar
tahun 2020, lanjut JPU, As menginformasikan ke AZ ada proyek pembangunan
landscape depan kantor bupati yang belum dilelangkan senilai Rp 21 miliar. As kemudian
menawarkan commitment fee ke AZ dimana diperuntukkan AGM.
"As menjelaskan
ada commitment fee atau 'uang menguap' sebesar
persen yang harus diserahkan kepada AGM dan sebesar 2,5% untuk Dinas
PUPR dalam hal ini adalah EH, dan AZ setuju dengan feef terkait proyek senilai
Rp24,4 Mliliar ini," ungkap JPU.
Setelah proyek
selesai dikerjakan, Yudi menyerahkan fee ke AGM sebesar Rp 500 juta secara
bertahap yang digunakan untuk biaya operasional
AGM sebagai Bupati PPU. Selain itu, ada 15 proyek lain yang juga dimenangkan oleh
perusahaan AZ diman AZ membayar fee
yakni 5 persen utk AGM dan serta 2,5
persen untuk operasional Dinas PUPR PPU. “Totalnya AZ memberikan fee sebesar Rp 5,4 miliar ke
AGM namun baru terealisasi Rp 1,5
miliar,” beber JPU dalam sidang perdana Kamis (31/3) kemarin seraya menyebutkan
perbuatan AZ melanggar Pasal 5 ayat (1)
huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun
2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.(SK02)
Berita Lainnya
Usai Perah Susu Sapi, Isran dan Hadi Cicipi Susu Produk Pesat
SAAT bertandang ke kawasan Peternakan Sapi Terpadu (Pesat) dibuat PT Kaltim Prima Coal (KPC), Gubern ....
- editor@ivan
- 24 Jun 2021
- 562
FESMA Dorong Semangat Rakyat Kaltim Ditengah Pandemic Covid 19
SAMARINDA (5/11-2021)nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Festival ....
- editor@ivan
- 05 Nov 2021
- 322
Hewan Qurban Diperiksa Fisiknya
SANGATTA (13/7-2021)Hewan qurban seperti sapi akan diperiksa dua kali oleh tim Dinas Pertanian dan P ....
- editor@ivan
- 13 Jul 2021
- 630
Hadi : Jangan Lelah Minta Pertolongan Allah SWT
SAMARINDA (8/7-2021)Wabah virus Corona harus dihadapi dengan lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT ....
- editor@ivan
- 08 Jul 2021
- 458
Hujan Lebat, Air Laut Pasang : Sangatta Banjir
SANGATTA (19/3-2022) Curahhujan yang tinggi tak mampu ditampung Sungai Sangatta yang juga terkena da ....
- editor@ivan
- 19 Mar 2022
- 425