SANGATTA (11/4-2020)

Melihat isu nasional dan ekonomi yang mecekik masyarakat, ratusan mahasiswa di Sangatta – Kutai Timur (Kutim) ikut melakukan aksi meminta perhatian pemerintah. Aksi yang melibatkan mahasiswa tiga perguruan tinggi di Sangata ini dimulai dari simpang tiga Jalan Pendikan, berlanjut ke DPRD Kutim. Di sana  mereka bergantian melakukan orasi,  dalam penjagaan yang cukup ketat dari Kepolisian. Demo berlangung hingga pukul 14.00 witah.

Ketika tiba di Gedung  DPRD Kutim mereka diterima  Wakil Bupati Kutim Kasmidi Bulang, Ketua DPRD Kutim Joni, Wakil Ketua Asti Mazar,  Arfan dan beberapa anggota DPRD Kutim. Dalam dialog, isu yang disampaikan terkait kabar perpanjangan masa jabatan presiden dan bisa tiga periode, namun  dalam orasi mereka sudah melebar ke berbagai  masalah termasuk transparansi penggunaan APBD dikaitkan dengan kondisi jalan di Kutim yang dinggap masih banyak yang rusak, demikian dengan  lingkungan hidup terutama terkait dengan penyebab banjir yang melanda Sangatta Utara dan Sangatta Selatan dan bantuan sosial untuk korban banjir.

Kalangan intelektual Kutim ini, juga mempersoalkan kenaikan harga Pertamak yang dinilai  memberatkan masyarakat, termasuk penggunaan sumber daya alam yang melimpah, yang dikelola perusahan namun belum berdampak baik bagi masyarakat terutama perkebunan yang mengelola ratusan ribu hektar lahan di Kutim, yang ternyata tidak memberikan dampak positif bagi masyarakat. “Terbukti, minyak goreng yang dihasilkan dari sawit, harganya masih sangat mahal , yang kini masih mencapai harga Rp70 ribu per dua liter,” beber sejumlah mahasiswa.

Soal kehadiran  toko modern di  Kutim  yang  sudah menguasai pasar, sehingga masyarakat, khususnya pedangan kecil sulit untuk berusaha menjadi perhatian para pedemo. Masalah lain yang disorot yakni terkait pelayanan publik oleh Pemkab Kutim. “Kami minta aparat  mampu melayani masyarakat  dengan baik termasuk dalam urusan pelayanan KTP, yang mereka anggap sangat menyulitkan masyarakat  yang jauh dari kota, karena  selam ini hanya bisa diurus di Sangatta,” sebut  mereka.

Kalangan DPRD yang menerima mereka juga tak lepas dari sorotan, karena dianggap tidak mementingkan kepentingan rakyat. “Buktinya  saat banjir, malah ada yang posting tontonan Motor GP di Mandalika, sementara masyarakat kebanjiran tidak dilayani. Di lain pihak, pekerjaan mereka termasuk urusan Perda, belum tuntas,” sedir mereka.

Usaia berorasi, mereka diminta untuk melakukan pertemuan dengan Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan anggota lainnya di ruang Panel Kantor DPRD Kutim, namun ditolak. Bahkan, mereka memilih pertemuan dilakukan dengan lesehan di depan Kantor DPRD Kutim, agar mereka semua ikut mendengar jawaban dari pemerintah dan DPRD Kutim. (SK03)