SAMARINDA (13/7-2021)

Ketua Forum Komunikasi Penyintas Covid1919  Kaltim  mengingatkan  sudah saatnya masyarakat berhenti berdebat soal atau atau tidak adanya Covid 19 dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang diterapkan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kaltim sebab, tak ada manfaatnya dan membuat bingung, sebaliknya korban terus berjatuhan akibat terpapar Covid

“Para ahli kesehatan dari 216 negara di dunia sudah menegaskan Covid 19itu ada. Pemerintah baik di pusat maupun di daerah sedang bekerja keras mengatasi agar penularannya  tidak semakin masif,” kata Intoniswan yang pertama kali terpapar Covid 19 bulan Maret lalu.

Berdasarkan laporan Satgas Penangangan Covid1919 Kaltim,  Selasa (13/7)  dalam 24 jam terakhir, jumlah orang terpapar Covid19 di Kaltim sebanyak 1.498 orang dan meninggal sebanyak 51 orang, sedangkan jumlah orang yang sedang menjalani perawatan untuk sembuh bertambah 960 orang.

“Perkembangan kasus positif  tersebut sangat mengkhawatir, karena tempat tidur di rumah sakit-rumah sakit pemerintah penuh. Kalau pun pemerintah bisa dengan cepat membeli tempat tidur, persoalan belum selesai, karena perlu disiapkan pula bangunan dan tenaga kesehatan. Mencari tenaga kesehatan, seperti perawat bukanlah hal yang mudah di Kaltim,” tulis Into – sapaan akrab wartawan senior di Kaltim ini.

Lebih jauh ia berharap tidak lagi mendebatkan   ada atau tidak adanya Corona, namun lebih baik waktu digunakan berdo’a dan meminta kepada Tuhan YME sesuai agama yang dianut, agar negeri bebas dari wabah COVID19dan menjaga diri, keluarga, dan teman-teman dari paparan Covid.

“Virus itu makhluk bernyawa, bisa hidup dan ada dimana saja dimana manusia ada. Menyebarkan informasi bahwa Covid 19 itu bohong-bohongan, jelas menyesatkan,” tegas Intoniswan yang sudah kehilangan temannya lebih dari 20 orang akibat terpapar Covid, meninggal.

Diterangkan pula PKM yang diterapkan pemerintah dan anjuran memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak,  tidak berkerumun, dan membatasi kegiatan di luar rumah, benteng terakhir mencegah penularan Covid

“Patuhi PKM yang diterapkan pemerintah dan begitu pula dengan prokes,” ajaknya.

Tentang dampak yang ditimbulkan dari adanya PKM, yang nyata masyarakat ekonomi masyarakat semakin sekarat. Untuk mengatasi kesulitan mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan pokok di rumah tangga, lebih baik minta ke gubernur, wali kota, atau bupati, serta ke lembaga DPRD di masing-masing daerah.

“Saya juga berharap kepala daerah menyiapkan dana bantuan bagi masyarakat yang kesulitan keuangan membeli kebutuhan pokoknya. Masyarakat punya hak untuk meminta dan pemerintah berkewajiban menyediakan anggaran untuk itu,” tegasnya.(*/SK08)