-      

SANGATTA,

Masalah ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kutai Timur (Kutim) tak hanya berkaitan dengan jumlah kendaraan yang tercatat di sebagai perhitungan pemerintah pusat dalam menetapkan quota namun kelangkaan yang kerap terjadi posisi Kutim berada di jalur Trans Kalimantan dari Kaltara ke Samarinda atau sebaliknya selain itu banyak perusahaan besar beroperasi yang menggarap sumber daya alam Kutim  dengan kendaaran Luar daerah yang membutuhkan BBM cukup banyak.

Melihat keadaan Yang memprihatinkan ini, Ketua DPRD Kutim, Jimmi  menilai banyaknya kendarran luar Kutim yang membeli BBM di Kutim  sudah saatnya quota  BBM untuk Kutim ditambah dan segera  DiKomunikasikan  dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Menurut Jimmi, perhitungan kuota BBM selama ini mengacu pada data kendaraan yang tercatat dalam Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat). Persoalannya, data tersebut belum sepenuhnya menggambarkan jumlah kendaraan yang beraktivitas dan mengonsumsi BBM di Kutim.“Di beberapa kesempatan sudah ada komunikasi ke Kementerian ESDM terkait dengan permintaan untuk menambah kuota. Data yang diminta oleh ESDM itu adalah terkait dengan keberadaan kendaraan sesuai data di Samsat. Padahal banyak juga kendaraan dari luar,” ujar Jimmi.

Ia menilai apabila kebutuhan BBM hanya dihitung berdasarkan kendaraan yang terdaftar di Kutim, quota yang tersedia pasti tidak  mencukupi. ‘’kondisi Kutim berbeda dengan daerah lain sehingga harus ada perlakuan khusus dan kasus kelangkaan BBM bersubsidi ini sudah beberapa kali terjadi akibatnya masyarakat yang dirugikan, bahkan nelayan kesulitan untuk mendapatkan BBM sehingga ngak bisa melaut,’’ beber Jimmi.

Diakuinya, mobilitas kendaraan yang berkaitan dengan pertambangan dan industri lainnya , lanjut Jimmi selama ini ikut menggunakan pasokan BBM yang tersedia di Kutim. “Daerah ini industri, hilirisasi dan sebagainya terjadi di area jalan protokol kita. Tentu ini sangat menyedot porsi kuota Kutim ,” katanya.

 Jimmi mendorong agar kendaraan luar daerah yang beraktivitas di Kutim turut menjadi pertimbangan dalam menghitung kebutuhan kuota BBM. Selain menambah kuota, Jimmi menekankan pentingnya pembenahan distribusi agar pasokan BBM yang tersedia benar-benar digunakan sesuai peruntukannya.

Menurutnya, peningkatan kuota tidak akan menyelesaikan persoalan apabila distribusinya masih berpotensi disalahgunakan. “Kita butuhkan membangun ketertiban supaya tidak disalahgunakan, terus kuota yang ada itu,” sebutnya.

Jimmi mendorong agar sejumlah SPBU di Kutim dapat melayani masyarakat selama 24 jam. Operasional sepanjang waktu dapat dipertimbangkan bersamaan dengan pengaturan distribusi, termasuk untuk jenis BBM tertentu seperti solar.“Kita kepengin  SPBU juga buka 24 jam,” tutur Jimmi.

Ia menilai, penataan distribusi dan penyesuaian kuota perlu berjalan beriringan agar kebutuhan BBM masyarakat, kendaraan lokal maupun kendaraan dari luar daerah yang beraktivitas di Kutim, dapat terakomodasi tanpa membuka ruang bagi penyalahgunaan.(sk01)