Demi Pelayanan Publik, Kepala Daerah Bisa Isi Jabatan Kosong
- editor@ivan
- 07 Mar 2021
- 966
Sebagai Pjs Bupati Kutim, Jauhar Effendi membuka seleksi JPT Pemkab Kutim belum lama ini.(Foto Ist)
SAMARINDA (7/3-2021)
Kepala Daerah yang baru dilantik hasil Pilkada Tahun 2020, bisa saja melantik pejabat sepanjang jabatan yang ada kosong karena pejabat lama meninggal dunia, pensiun atau tersandung pekara pidana dan telah ditetapkan bersalah di tingkat pengadilan negeri.
Kepala Biro Humas Kaltim M Syafranuddin dalam bincang-bincang dengan Swara Kutim.com belum lama ini, menyebutkan isyarat kepala daerah hasil Pilkada Tahun 2020 boleh mengisi jabatan yang ada terutama Jabatan Tinggi Pratama sepeti kepala badan atau dinas diberikan Mendagri Tito Karnavian dan Menpan RB Tjahjo Kumolo dalam Surat Edaran (SE) Nomor 273/487/SJ tanggal 21 Januari 2020 terkait penegasan dan penjelasan pelaksanaan pilkada serentak 2020.
“Kalau dicermati dari SE tanggal 21 Januari 2020, kepala daerah hasil Pilkada Tahun 2020 bisa mengisi jabatan – jabatan yang kosong tanpa harus menunggu waktu enam bulan sejak dilantik, karena jabatan kosong terlebih esselon dua jika terlalu lama kosong bisa berdampak dengan kinerja OPD karena sebagai kepala dinas atau badan seorang kepala OPD merupakan pengguna anggaran,†bebernya seraya menambahkan pengisian bisa dilakukan dengan mengajukan izin ke Mendagri.
Dalam pertemuan di ruang kerjanya yang berada di lantai III Kantor Gubernur Kaltim itu, pria yang pernah mengabdi lebih 22 tahun di Kutim ini, menyebutkan dalam SE Mendagri, kepala daerah setelah dilantik dilarang melakukan mutasi pejabat namun ada peluang dizinkan untuk mengisi jabatan yang kosong demi pelayanan publik lebih maksimal.
Jubir Gubernur Kaltim ini menambahkan bahkan saat kepala daerah diisi Pjs, diperkenankan untuk mengisi jabatan yang kosong sepanjang mendapat izin dari Mendagri. “Karena itu di Kutim, ketika Pak Jauhar menjadi Pjs proses seleksi sejumlah jabatan kepala OPD bisa dilaksanakan,†terangnya.
Pria yang akrab disapa Ivan ini, mengungkapkan ia pernah mengikuti pernyataan KPK dimana jabatan Kepala OPD yang kosong lama, rawan terjadi penyimpangan. Karenanya, KPK memberikan rekomendasi segera dilakukan pengisian.
Seperti diketahui, Pemkab Kutim belum lama ini melakukan seleksi jabatan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kepala Dinas Pariwisata, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kepala Dinas Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan.
Sementara itu jabatan esselon dua yang kosong terus bertambah seperti Kepala Bappeda dimana pejabat lama Edward Azran meninggal dunia, Kadis Pertanian (Sugiono – pensiun), Kepala Badan Kepegawain dan Diklat (Zainuddin Aspan – pensiun).(sK07/08/09)
Berita Lainnya
Jaksa KPK Serahkan Kasus Ism Cs ke PN Tipikor Samarinda
JAKARTA (12/11)Setelahselesai melakukan penyusunan surat dakwaan, Jaksa KPK, Kamis (12/11)melimpahka ....
- editor@ivan
- 12 Nov 2020
- 776
Isran : Keterlambatan Kedatangan Vaksin Covod 19, Merubah Jadwal
SAMARINDA (26/1-2021)Masalah distribusi dan pelaksanaan Vaksin Covid 19 di Kaltim dilaporkan Gubernu ....
- editor@ivan
- 26 Jan 2021
- 575
ASKB Siapkan Program Sederhana Namun Tepat Sasaran
SANGATTA (26/2-2021)Bupati Ardiansyah Sulaiman dan bersama Wabup Kasmidi Bulang, usai dilantik Guber ....
- editor@ivan
- 26 Feb 2021
- 691
monyet berkeliaran di Perumahan BTI Samarinda
SAMARINDASejumlah monyet liar nbsp;dikabarkan kini berkeliaran sekitarBlok BSnbsp; perumahanBukit Te ....
KUTIM CALONKAN DESA SWARGA BARA IKUTI LOMBA KAMPUNG TERTIB LALIN
sangatta (26/8)Mengikuti lomba kampung tertib lalu lintas, Kapolres Kutim (Kutim)nbsp;AKBPFauzan Ari ....
- editor@ivan
- 26 Agu 2025
- 210

