SANGATTA

Keputusan pemerintah Pusat memotong  Transfer ke Daerah (TKD) mulai menimbulkan tekanan terhadap kondisi fiskal pemerintah daerah. Saat ini dilaporkan ada  Sekitar 490 pemerintah daerah (pemda) dari 546 Pemda yang  diperkirakan membutuhkan tambahan dana untuk membayar gaji pegawai dan memenuhi kebutuhan operasional minimum setelah pemerintahn Prabowo Subianto melakukan  penyesuaian transfer dana dari pemerintah pusat.

Karena minimnya dana TKd Diterima Pemda Se Indomnesia menyebabkan program pembangunan di daerah tersendat-sendat karena dana yang ada hanya cukup untuk membayar gaji pegawai serta dana operasional OPD.

Sejumlah daerah di Kaltim saat ini sudah merasakan minimya TKD seperti Kubar, maHulu, Kutim dan Samarinda. Akibatnya banyak program dibatalkan atau ditunda pelaksanaanya. Bahkan pembayaran hasil pekerjaan kontraktor mengalami nasib yang sama yakni ditunda pembayarannya.

Di beberapa daerah sejumlah pegawai termasuk P3K melakukan demo karena gaji mereka tidak dibayarkan. Kemendagri mencatat ada 39 daerah tak bisa membayar gaji pegwai termasuk P3k mereka.’’ Kami sekarang tuntut tepat waktu masuk kerja, terlambat satu menit saja masuk atau pulang lebih awal satu menit saja gaji langsung dipotong dan mendapat surat cinta,’’ beber sejumah pegawai di Kaltim.

Karena takuit mendapat potomhan gaji, mereka mengungkapkan saat ini harus benarbenar mengatur jam kerja termasuk kewajiban mengantar anak sekolah. Bahkan sambil bekelekar mereka menyebutkan saat ini pegawai tidak pria , perempuan sudah belajar jadi pembalap sepeda motor. ‘’ saat ini banyak pegawai jadi pembalap karena mengejar jam masuk kerja agar tepat demi gaji tidak dipotong meski rawan kecelakaan ,’’ ungkap mereka.(Tim SK)