JAKARTA (13/4-2022)
Kepekaan Gubernur Kaltim dengan masalah pertanahan di
kawasan Ibukota Negara (IKN) bakal timbul sehingga diantisipasi dengan Pergub
Kalimantan Timur Nomor 6 tahun 2020 tentang Pengendalian Peralihan Penggunaan
Tanah dan Perizinan pada Kawasan Calon IKN dan
Kawasan Penyangga, diapresiasi Deputi II Kepala Staf Kepresidenan
Abetnego Tarigan.
Dalam pertemuan dengan Wagub Hadi Mulyadi, diakui apa
yang menjadi prediksi Gubernur Isran terhadap kawasan IKN benar terjadi
terlebih setelah DPR-RI mensahkan UU IKN dengan menetapkan kawasan Sepaku – PPU
dan Kukar sebagai Ibukota IKN.
"Terima kasih Pak Wagub,
karena Gubernur Kaltim telah mengeluarkan kebijakan yang menjadi payung hukum
untuk bagaimana merespon perkembangan yang terjadi di lapangan," kata
Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Abetnego Tarigan dalam Rapat Koordinasi Pengelolaan dan Skema
Penyelesaian Permasalahan Pertanahan, Kehutanan dan Strategi Komunikasi di
Kawasan IKN, Rabu (13/4).
Bersama
sejumlah pihak, Abetnego Tarigan mengungkapkan masalah tanah dan kehutanan di
kawasan IKN menjadi topik pembicaraan publik, sehingga pihak
Istana inten melakukan pemantauan serta evaluasi. “KSP mencatat banyak media menulis isu indikasi tumpang tindih lahan IKN
dengan tambang, perkebunan, permukiman, wilayah adat, dan lainnya berpotensi
menyebabkan konflik agraria,” bebernya.
Hal
lainnya, ungkapnya, pengadaan lahan IKN
yang dianggap berpotensi menggusur wilayah adat sehingga diperlukan pelibatan masyarakat adat dalam pembangunan
IKN, namun perlu disiapkan kerangka kebijakan serta upaya penanganan.
Pemprov
Kaltim, ungkap Abetnego, sudah melakukan jauh sebelum IKN ditetapkan yakni menyiapkan kerangka inventarisasi, verifikasi
dan pengelolaan permasalahan melalui Peraturan Gubernur Kalimantan Timur tentang Pengendalian Peralihan Penggunaan
Tanah dan Perizinan pada Kawasan Calon IKN
dan Kawasan Penyangga. “Kebijakan
Gubernur Isran ini harus didukung inventarisasi dan verifikasi klaim serta
proses penyelesaian oleh Kantor Wilayah ATR BPN dan Kantor Pertanahan,”
pesannya seraya menyarankan penyusunan Ranperpres tentang Perolehan Tanah di
IKN dan pembentukan Satgas Pertanahan IKN.
Dalam rapat
yang dihadiri Wagub Hadi Mulyadi dan Plt
Bupati PPU Hamdan itu, KSP menyarankan semua Kementrian yang terlibat IKN membentuk Satgas Pembangunan IKN sehingga bisa efektif
dalam mencapai target.(SK12)
Berita Lainnya
Angi Wartawan Tribun Kaltim Wafat, Wartawan Berduka
SANGATTA (1/12-2020)Kalangan wartawan di Sangatta, berduka. Seorang wartawan yang dikenal ulet yakni ....
- editor@ivan
- 01 Des 2020
- 601
BOI Segera Berkerja di Kaltim
SAMARINDA (15/4-2022) Setelah sempat bertemu beberapa menit di Balikpapan, KepalaBadan Otorita IKN ( ....
- editor@ivan
- 15 Apr 2022
- 643
Felly Lung : ASKB Siap Jika Digugat di MK
SANGATTA (23/12-2020)Tidak saja KPU Kutim yang menyatakan siap dengan gugatan Mahyunadi dan Lulu Kin ....
- editor@ivan
- 23 Des 2020
- 1039
23 Orang Berjuang Raih 4 Jabatan Esselon II di Kutim
SANGATTA (27/11-2020)Sebanyak 23 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkab Kutim, sejak Kamis (26/11) ....
- editor@ivan
- 27 Nov 2020
- 596
Awas, Akun Palsu Ardiansyah Sulaiman Bertebaran
SANGATTA (12/11)Suhu politik di Kutim, benar-benar terpanas dari sejumlah daerah yang menggelar Pilk ....
- editor@ivan
- 12 Nov 2020
- 593