Hukum dan Kriminal

dalam sepekan Polda Kaltim Selamatkan 18 orang Korban Perdagangan Orang 7 diantaranya anak-anak di bawah umur

dalam sepekan Polda Kaltim Selamatkan 18 orang Korban Perdagangan Orang 7 diantaranya anak-anak di bawah umur sejumlah barang bukti yang diamankan dari kasus TPPO di Sangkulirang

BALIKPAPAN(21/11)

Reakrimum Polda Kaltim selama sepekan berhasil membongkar kasus perdagangan orang dengan menyelamatkAN 18 Orang korban yang 7 diantaranya masih bersia di bawah umur, sementara pelaku yang Ddiamankan sebanyak 11 orang.

Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Kaltim Kombes Pol Bambang Yugo Pamungkas menerangkan pengungkapan kasus TPPO ini dibongkar jajaran Polda Kaltim bersama semua polres dan polresta se Kaltim. ‘’operasi dilaskukan serentak dari tanggal 13 hingga 19 November 2026,’ terang nya di Balikpapan Jumat (20/11).

Lebih jauh disebutkan, ada 13 pekara TPPO yang berhasil diungkap. Diakui pengungkapan hasil kegiatan rutin yang ditingkatkan (KRYD) yang dilaksanakan secara serentak oleh Polda Kaltim bersama seluruh Polres dan Polresta di wilayah Kalimantan Timur.

Kombes Pol Bambang Yugo Pamungkas, mengatakan pengungkapan tersebut merupakan tindak lanjut atas atensi Kapolri melalui Kapolda Kaltim untuk meningkatkan penanganan tindak pidana perdagangan orang.

Dari total 13 perkara, lanjutnya, dua kasus ditangani Subdit Krimum Polda Kaltim, dua kasus oleh Polresta Samarinda, satu kasus Polresta Balikpapan, satu kasus Polres Kutai Kartanegara, satu kasus Polres Kutai Timur, dua kasus Polres Kutai Barat, satu kasus Polres Berau, satu kasus Polres Penajam Paser Utara, dan satu kasus Polres Paser.

Terhada[ 11 tersangka yang diaman, dijelaskan punya perang masing – masing dalam jaringan

perdagangan orang seperti sebagai penyalur, penampung, perekrut, pengangkut, pengirim, penerima, hingga majikan.

Ditegaskannya,  praktik TPPO menjadi perhatian serius Kapolri karena korbannya tidak hanya orang dewasa, tetapi juga anak-anak.Kondisi tersebut membuat upaya pencegahan dan perlindungan terhadap kelompok rentan perlu diperkuat.“Kejahatan perdagangan orang ini  tidak hanya menyasar orang dewasa. Akhir-akhir ini, anak-anak juga menjadi sasaran,” ujarnya.

Ditegaskan, Selain melakukan penindakan, Polda Kaltim mengintensifkan langkah pencegahan melalui kampanye Rest and Speak sebanyak empat kali di Balikpapan, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat sebanyak enam kali, serta pengecekan dan penertiban tujuh kali di lokasi yang dinilai rawan menjadi tempat praktik TPPO.

Semua korban TPPO dipastikan mendapatkan pendampingan sebelum dikembalikan kepada keluarga. 18 korban yang berhasil diselamatkan telah menjalani asesmen psikologi klinis oleh UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) masing-masing daerah.Asesmen tersebut dilakukan untuk mengetahui kondisi psikologis korban, mengidentifikasi kebutuhan pendampingan, serta memastikan kesiapan mereka kembali ke lingkungan keluarga.

Penanganan khusus juga diberikan kepada korban anak agar proses pemulihan dapat berlangsung dengan dukungan orang tua atau wali. Kasubdit Renakta Ditreskrimum Polda Kaltim, AKBP Rizeth Aribowo Sangalang, menjelaskan para pelaku TPPO terancam hukuman penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama 15 tahun, serta denda kategori IV hingga kategori VII.’’Selain ketentuan pidana TPPO, terdapat sejumlah pasal lain yang dapat diterapkan sesuai dengan bentuk tindak pidana dan usia korban..’’ sebut AKBP Rizeth.

Untuk tindak pidana memudahkan perbuatan cabul atau persetubuhan terhadap korban dewasa, termasuk praktik mucikari, pelaku dapat dijerat Pasal 420 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama dua tahun.

Adapun eksploitasi ekonomi dan/atau seksual terhadap anak sebagaimana diatur dalam Pasal 76I juncto Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, diancam pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp200 juta.

Ia menguraikan   Pasal 419 Ayat (1) KUHP mengatur ancaman pidana penjara paling lama tujuh tahun bagi orang yang menghubungkan atau mempermudah perbuatan cabul maupun persetubuhan dengan seseorang yang diketahui atau patut diduga merupakan anak.

Sementara Pasal 422 Ayat (1) mengatur ancaman pidana penjara paling lama sembilan tahun bagi pihak yang menggerakkan, membawa, menempatkan, atau menyerahkan anak kepada orang lain untuk melakukan perbuatan cabul, pelacuran, maupun perbuatan lain yang melanggar kesusilaan.

“Untuk tindak pidana memudahkan perbuatan cabul dan persetubuhan, yang sering kita kenal dengan mucikari, diancam dengan Pasal 420 KUHP dengan pidana paling lama dua tahun bagi korban dewasa,” jelas Rizeth.(sk08)

Share to:

Ivan

Editor