SANGATTA,

Apbd Kutim tahun 2026, diproyeksikan bertambah lagi pasalanyapada Perubahan nanti ditergetkan 6,4 Trilun. Kabar gembira ibi, diuraikan Bupati kutim Ardianasyah Suaiman saat menyampaikan Nota Pengantar Rancangan Perubahan kebijakan umum  anggaran (KUA) dan Rancangan perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) TA 2026 dihadapan anggota DPRD Kutim, jumat (18/9).

Bupati Kutai Timur (Kutim), Ardiansyah Sulaiman, dalam Rapat paripurna yang  dipimpin Ketua DPRD Kutim, Jimmi, menyebutkan penyesuaian anggaran ini disusun dengan berpedoman pada aturan pengelolaan keuangan daerah serta hasil evaluasi pelaksanaan APBD semester pertama tahun berjalan.

“Tema pembangunan Kutai Timur tahun 2026 tetap berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) sebagai penggerak transformasi ekonomi yang didukung kemantapan infrastruktur penunjang investasi,” tegas Ardiansyah di hadapan 24 anggota dewan di rapat yang dihadiri wabup Mahyunasi serta Forkopimda dan kepala OPd itu.

Bupati Ardiansyah merinci terjadinya  Perubahan KUA-PPAS TA 2026 karena ada kenaikan pendapatan cukup signifikan, sehingga Pendapatan Daerah: Diproyeksikan naik sebesar Rp644,36 miliardari target semula Rp5,76 triliun mmenjadi Rp6,40 triliun.

Prubahan juga terjadi pada Belanja Daerahdi isesuaikan menjadi Rp6,42 triliun yang akan dialokasikan untuk membiayai Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer.

Sementara  defisit ysang diperkirakan mencapai Rp19,42 miliar  tertutup penuh dari pembiayaan neto yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) TA 2025, sehingga SiLPA tahun berjalan diproyeksikan nihil (Rp0).

Iapun berharap alokasi anggaran yang ada akan dipertajam pada enam prioritas pembangunan—mulai dari infrastruktur, SDM, hingga ketahanan pangan—dapat segera dibahas dan disepakati bersama DPRD Kutim demi percepatan laju pembangunan daerah.

 Merespons usulan Pemkab Kutim, Ketua DPRD Kutim, Jimmi, memberi  apresiasi tinggi atas kerja keras jajaran eksekutif. Menurutnya, komitmen dan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan lembaga legislatif menjadi kunci utama agar fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan dapat berjalan seimbang. Jimmi juga memuji kedisiplinan dan ketepatan waktu para wakil rakyat yang senantiasa mengawal jalannya rapat hingga akhir rapat.(SK01)