SANGATTA

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) bersama Balai Taman Nasional Kutai (TNK) dan PLN telah menyepakati sejumlah komitmen u mendukung pembangunan jaringan listrik menuju Dusun Airport dan Dusun Teluk Lombok. Kesepakatan tersebut diperlukan karena pembangunan jaringan listrik harus melintasi kawasan TNK.

Asisten II Sekretariat Kabupaten Kutai Timur Noviari Noor menjelaskan, penyambungan listrik ke dua dusun tersebut merupakan bagian dari program listrik desa (Lisdes) PLN yang direncanakan dilaksanakan pada tahun 2026.

"PLN itu yang punya program Lisdes (listrik desa) dan programnya tahun ini harus menyambungkan ke Dusun Airport dan Dusun Teluk Lombok. Nah, jaringan ini melintasi kawasan TNK," jelasnya Rabu (11/11) di Kantor Bupati Kutim.

mantan Kepala Bappeda Kutim ini,menyebutkan  pembangunan infrastruktur dasar bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan TNK selama ini kerap menghadapi kendala karena bersinggungan dengan wilayah konservasi. Padahal, tidak seluruh wilayah permukiman masyarakat berada di dalam kawasan taman nasional.

Sebagian wilayah telah berstatus Areal Penggunaan Lain (APL) maupun kawasan yang telah dikeluarkan dari wilayah taman nasional atau enclave. Namun, pembangunan infrastruktur menuju permukiman tersebut masih harus melewati kawasan TNK.

Untuk mengatasi persoalan itu, Pemkab Kutim bersama Balai TNK dan PLN menyepakati sepuluh komitmen yang telah ditandatangani oleh Bupati Kutai Timur. Kesepakatan ini diharapkan menjadi jalan keluar terhadap kendala pembangunan infrastruktur yang selama ini dihadapi masyarakat.

Noviari lebih lanjut mengatakan  salah satu tindak lanjut kesepakatan tersebut adalah pembentukan tim terpadu yang akan melakukan verifikasi terhadap setiap rencana pembangunan, termasuk pemasangan jaringan listrik dan penyambungan ke rumah warga.

"Semua kegiatan yang terkait dengan infrastruktur, termasuk listrik, itu akan diverifikasi bersama melalui tim terpadu. Baik itu penyambungan ke rumah, nah rumah itu harus diverifikasi termasuk di kawasan atau tidak," katanya.

Tim terpadu tersebut nantinya melibatkan unsur pemerintah daerah, instansi teknis, PLN, Balai TNK, pemerintah kecamatan serta pemerintah desa. Setiap rencana pembangunan akan ditinjau bersama sebelum kegiatan dilaksanakan di lapangan.

Selain melakukan verifikasi, tim juga akan mengawasi agar jaringan listrik yang telah dibangun tidak dikembangkan untuk melayani rumah-rumah yang berada di dalam kawasan konservasi tanpa memenuhi ketentuan yang berlaku.

Menurutnya, kesepakatan bersama tersebut mendapat sambutan baik dari Balai TNK. Pemerintah daerah berharap pembangunan infrastruktur dasar bagi masyarakat dapat berjalan tanpa mengabaikan aturan perlindungan kawasan konservasi.

"Jadi tidak ada lagi saling melanggar, semuanya itu diawali dengan koordinasi yang baik dan verifikasi bersama. Jadi kalau memang tidak boleh ya tidak boleh, kita batalkan," tegasnya.(adv15)