Kuliner

polres Kutim kirim perwakilan di sosialisasi Perpres no 5 tahun 2025 di Bontang

polres Kutim kirim perwakilan di sosialisasi Perpres no 5 tahun 2025 di Bontang sosialisasi Perpres no 5 tahun 2025 di Mapolres Bontang yang diikuti Polres Kutim

SANGATTA(20/11)

Sosialisasi Perpres Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan di Polres Bontang menjadi perhatian jajaran Polres Kutim. Begitu pentingnya Perpres no5 tahun 2025 itu, Polres Kutim mengirim Kabag Ops KOMPOL Sujarwanto, S.H., Kasat Intelkam AKP Febby Dwi Handayani, S.Tr.K., S.I.K., Kasat Binmas AKP Rahmat Hartoyo, S.Sos., Kapolsek Teluk Pandan IPDA Apriliando Saputra, S.H., Kanit II Sat Intelkam IPDA Free Hardy Saragi, S.H., Kanit III Tipidter Sat Reskrim IPDA Fery Padlian, S.H., M.H., PS. Kasi Humas AIPTU Wahyu Winarko, S.Sos., serta 10 personel Polres Kutai Timur.

Sosialisasi ysang duigelar di Mapolres Bontang ini menghadirkan Tim Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yakni Kombes Pol. M. Ischaq Said, S.H., M.H., Kombes Pol. Hans Rachmatulloh Irawan, S.I.K., M.H., serta Kolonel Ganda Tarius, S.Sos., materi yang disampaikan kebijakan pemerintah dalam penertiban kawasan hutan, mekanisme pelaksanaan, serta aspek penegakan hukum terhadap pemanfaatan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,’ sebut PS Kasi Humas Polres Kutim Aiptu Wahyu Winarko.

Disebutkan Perpres Nomor 5 Tahun 2025 menjadi landasan pemerintah dalam melakukan penertiban terhadap kegiatan pertambangan, perkebunan, dan kegiatan lainnya yang berada di dalam kawasan hutan serta tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.’’ Penertiban yang dilaksanakan melalui mekanisme penagihan denda administratif, penguasaan kembali kawasan hutan oleh pemerintah, serta pemulihan aset di kawasan hutan,’ ujar Wahyu.

 

Selain penertiban, ketentuan perizinan, serta bentuk sanksi yang dapat diterapkan terhadap pihak-pihak yang melakukan kegiatan di kawasan hutan tanpa memenuhi ketentuan hukum. Dalam perpres 5 tahun 2025 tidak mengesampingkan pertanggungjawaban pidana apabila ditemukan adanya tindak pidana sesuai peraturan perundang-undangan.

Dalam sosialiasasi Kegiatan diikuti  unsur Polres Bontang, Polres Kutai Timur, TNI, Kejaksaan, pemkab Kutim  dan Pemkot Bontang.. Dinsas Kehutanan, sejumlah  perusahaan, pemerintah desa, serta tokoh masyarakat sebagai bentuk koordinasi dan sinergi lintas sektor dalam mendukung penertiban kawasan hutan.

Bagi Polres Kutim, sosialisasi Perpres no 5 tahun 2025 ini sangat pentimng karena Kutim banyak terjadi persoalan perhutanan terjadi.’’ Sesuai tujuannya. Sosialisasi perpres no 5 tahun 2-025 ini meningkatkan pemahaman seluruh pihak terkait mengenai regulasi penertiban kawasan hutan, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan pelaku usaha, mencegah penguasaan serta pemanfaatan kawasan hutan yang tidak sesuai ketentuan, sekaligus mendorong tertib administrasi perizinan pada sektor pertambangan, perkebunan, dan kegiatan lainnya,’ ungkap Wahyu.

Polres Kutai Timur lanjutnya mendukung upaya koordinasi lintas instansi serta penegakan hukum dalam rangka penertiban dan penataan kawasan hutan agar pemanfaatannya berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.’’sehingga dengan meningkatkan pengetahuan terkait isi Perpres no 5 Tahun 2025 , Polres Kutim semakin mudah dalam melakukan kegiatan terkait kehutanan di Kutim,’’ bebernya.(sk02)

Share to:

Ivan

Editor