advetorial

DTPHP Kutim Perketat Verifikasi Kelompok Tani Penerima Bantuan

DTPHP Kutim Perketat Verifikasi Kelompok Tani Penerima Bantuan  peternakan sapi di sekitar kebun kelapa sawit di Kutim

SANGATTA (20/11)

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan (DTPHP) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) melakukan pemeriksaan terhadap kelompok tani dan peternak yang mengajukan bantuan pemerintah. Verifikasi dilakukan untuk memastikan kelompok penerima benar-benar memiliki lahan, kesiapan, serta kemampuan mengembangkan usaha pertanian maupun peternakan.

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala DTPHP Kutim, Purno Edi, mengatakan, setiap usulan permohonan bantuan harus melalui beberapa tahapan seperti pemeriksaan Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL). ‘’Pemeriksaan tidak hanya menyangkut keberadaan kelompok, tetapi juga kesiapan anggotanya,’’ terang Purno Edi.

"Ya tetap turun di CPCL. Pertama CPCL cek lahannya, cek petaninya, kemudian lembaganya, kemudian lagi kesiapannya, pernyataannya, banyak," ujar Purno Edi saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (12/11/2026).

 

Menurut Purno, keberadaan kelompok tani tidak serta-merta menjadi jaminan untuk memperoleh bantuan pemerintah. Kelompok tersebut harus memenuhi sejumlah persyaratan sebelum dinyatakan layak menerima bantuan sarana maupun ternak."Ya layak dibantu, ada kriteria-kriteria tentunya ya, kriteria-kriteria standar isudah disampaikan baik secara langsung maupun PPl agar diketahui pemphon," katanya.

Purno menjelaskan, keseriusan anggota kelompok menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan. Sebab, keberhasilan pengembangan usaha pertanian maupun peternakan sangat bergantung pada komitmen penerima bantuan dalam mengelolanya."Alhamdulillah kalau yang serius ya petani itu komitmen memelihara,  Kalau memang di awal dari niatnya memang dia pengin mengembangkan, jadi itu barang ," ungkapnya.

Ia menambahkan, pemerintah daerah memiliki keterbatasan dalam melakukan intervensi apabila penerima bantuan tidak memiliki kemauan untuk mengembangkan usaha. Karena itu, peran aktif petani maupun peternak menjadi faktor penting.

"Jadi nanti pelaku utamanya siapa? Ya petani. Artinya kita tidak ada kemampuan mengintervensi ketika yang pelakunya... ya tahapan kita memotivasi saja ," jelasnya.

Purno juga mengingatkan bahwa kelompok tani dapat mengajukan bantuan pengembangan peternakan. Menurutnya, kegiatan pertanian dan peternakan tidak harus dilakukan oleh kelompok yang berbeda sepanjang memenuhi persyaratan.

Kelompok tani dan kelompok ternak sebenarnya sama. Kelompok tani juga bisa mengajukan ternak," ujarnya.

Sementara itu, terkait usulan pengembangan jenis ternak tertentu, termasuk domba, Purno mengatakan pemerintah perlu melakukan evaluasi sebelum menentukan program bantuan yang akan dilaksanakan.

"Secara prinsip atas kalau pemeliharaan baik, tapi kan disesuaikan lagi di peran kita itu jangan sampai terulang-ulang ya, terulang-ulang itu kejadian yang tidak pas, tidak tepat sasaran itu terjadi," katanya.

Ditegaskannya usulan dari kelompok tani tetap terbuka untuk dipertimbangkan. Namun, keputusan pemberian bantuan harus memperhatikan kesiapan penerima dan hasil evaluasi agar program yang dijalankan memberikan manfaat.

"Kalau ternyata petani kelompok tani enggak minat ya enggak masalah, tapi supaya ini daya dukung artinya kan ini ada evaluasi. Evaluasi itulah yang harus dilakukan. Nah setelah evaluasi mana yang terbaik direkomendasikan," pungkasnya.(ADV34)

Share to:

Ivan

Editor