SANGATTA

Kabupaten Kutai Timur terus memperkuat komitmen dalam mewujudkan transformasi digital di lingkungan pemerintahan. Untuk mewujudkan pragram transformasi digital itu Berbagai langkah strategis terus dihadirkan uguna memperkuat peran pemerintah dalam mendorong transparansi dan kemudahan akses  pelayanan kepada masyarakat.

Senin (20/7) dibentuk Tim Koordinasi Pemerintah Digital (PEMDI) yang  berfungsi sebagai motor penggerak dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan transformasi digital di lingkungan pemerintah daerah. PEMDI melibatkan berbagai Perangkat Daerah  diharapkan  menjadi bagian penting dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang terintegrasi, transparan, serta berorientasi pada pelayanan publik berbasis digital.

Kepala Diskominfo Staper Kutai Timur, Ronny Bonar H. Siburian,  menyebutkan  transformasi digital tidak  menjadi tanggung jawab perorangan atau  intansi tertentu, namun menjadi tanggungjawab   bseluruh perangkat daerah untuk  menghadirkan tata kelola pemerintahan yang modern, efektif, dan berorientasi pada pelayanan publik.

“Evaluasi Pemerintah Digital merupakan momentum untuk melihat sejauh mana kesiapan Pemkanb Kutim dalam membangun tata kelola pemerintahan berbasis digital. Oleh karena itu, diperlukan sinergi seluruh perangkat daerah agar setiap indikator dapat dipenuhi melalui data dukung yang akurat, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.” ujar Ronny.

Transformasi layanan pemerintah berbasis digital, sebut Ronny bukan hanya tentang pemanfaatan teknologi, tetapi juga harus di barengi dengan perubahan budaya kerja menuju pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, dan efisien.

 KehadirAN   Tim Koordinasi Pemerintah Digital diharapkan mampu menjadi wadah koordinasi lintas sektor dalam mengintegrasikan kebijakan, sistem, data, serta layanan digital di lingkungan Pemerintah. “Melalui tim koordinasi  Diharapkan  Semua  OPD Kutim sudah memiliki arah yang sama dalam mendukung transformasi digital. Kolaborasi menjadi kunci agar implementasi Pemerintah Digital di Kutai Timur berjalan efektif, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tambahnya.

Rakor sehari yang diikuti Sekretaris Diskominfo Staper Rasyid beserta jajaran internal, Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah, DPMPTSP, BKPSDM, DPUPR serta Bapped Kutim ini Diharapkan, mematangkan persiapan Evaluasi Indeks Pemerintah Digital (PEMDI) sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 8 Tahun 2026 tentang Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital ini,  akan terbangun kesamaan persepsi antarperangkat daerah mengenai peran, tugas, serta tanggung jawab masing-masing Perangkat Daerah. (sk05)