SAMARINDA (24/3-2021)

Seluruh pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah (Setda) Kaltim, mulai hari ini mengikuti penyutikan vaksin Covid 19. Penyutikan perdana bagi pegawai Setda ini, bertujuan lebih meningkatkan kekebalan atau daya tahan tubuh terhadap virus Corona.

 Andi Muhammad Ishak menjelaskan  vaksinasi Covid-19 bagi pegawai  Setda Kaltim,  salah satu tujuan  pemerintah untuk menekan kasus penularan  Covid1-19 di Kaltim.  Dijelaskan, pemberian  vaksinasi  bagi pegawai Setda merupakan bagian  dari  tahap ke dua  vaksinasi Covid 19.   “Tahap kedua ini,  ditargetkan selesai pada bulan  April 2021, karenanya  terus berusaha melakukan kegiatan penyuntikan vaksinasi kepada pegawai dilingkungan Pemprov Kaltim  yang yang diawali di   Kantor Gubernur Kaltim,” terang  Andi Muhammad Ishak.

Setelah pegawai di lingkungan Setda, terangnya, tim akan melakukan vaksinasi terhadap pegawai di OPD Pemprov Kaltim. Iapun menambahkan, penyutikan vaksin Covid 19 buatan Sinovac ini dilakukan bertahap sesuai dengan ketersedian tim medis dan vaksin.

“Tim operasional penyuntikan vaksin Covid-19 dilakukan Dinas Kesehatan Kota Samarinda, dan ini merupakan lingkup  cakupan yang harus dicapai oleh Dinkes Kota Samarinda, mereka selain menangani pegawai Pemkot Samarinda juga Pegawai Pemprov Kaltim termasuk kepala OPD Pemprov Kaltim, dengan demikian akan membantu  percepatan  cakupan dari pada vaksinasi di Samarinda,” jelasnya.

Tujuan pemberian vaksin Covid 19, disebutkan Andi Muhammad Ishak, untuk membetuk Herd Immunity  sehingga  penularan Covid-19 bisa dicegah namun masyarakat tidak boleh bebas karena wajib melakukan Prokes Covid 19 seperti memakai masker, mencuci tangan dan selalu menghindari kerumunan.

Proses penyutikan vaksin Covid 19 di Kantor Gubernur Kaltim ini disaksikan Asisten Administrasi Umum Setdaprov Kaltim Fathul Halim yang hadir bersama sejumlah kepala biro, serta Dinas Kesehatan Kaltim dan Kota Samarinda.

Di hari pertama, tim kesehatan Kota Samarinda melayani pegawai Biro Kesra sebanyak 42 orang, kemudian Biro Administrasi Pembangunan (72 orang) dan Badan  Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sebanyak 107 orang.(sK08)