sofyan hasdam menjelaskan kedudukan dan tusi DPD RI
Sofyan Hasdam Jelaskan
Kedudukan DPD dan DPR, Guru Diajak Merawat Kebangsaan
SANGATTA(17/11)
Anggota MPR RI sekaligus Anggota DPD RI asal
Kalimantan Timur, Dr. dr. H. Andi Sofyan Hasdam, Sp.N, bersama Drs. Syafruddin
Pernyata, M.Hum, menggelar Sarasehan Kebangsaan di dua sekolah di Sangatta
Utara, Kabupaten Kutai Timur, Senin (16/11/2026).
Kegiatan yang mengangkat tema
“Memahami Peran, Fungsi dan Kewenangan MPR sebagai Rumah Kebangsaan, Pengawal
Konstitusi, dan Penjaga Kedaulatan Rakyat” tersebut berlangsung di SMK Negeri 2
Sangatta Utara dan SD Negeri 005 Sangatta Utara.
Sarasehan di SMK Negeri 2
Sangatta Utara diikuti 85 peserta, sedangkan di SD Negeri 005 Sangatta Utara
diikuti 65 peserta. Dengan demikian, jumlah keseluruhan peserta dari kedua
sekolah mencapai 150 orang.
Mantan walikota Bontang, Sofyan Hasdam memaparkan sejarah, kedudukan, fungsi, dan kewenangan
lembaga-lembaga perwakilan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya MPR
RI, DPD RI, dan DPR RI.
DPD RI dan DPR RI sama-sama
merupakan lembaga negara yang memiliki fungsi perwakilan, tetapi mempunyai dasar
keterwakilan dan kewenangan yang berbeda.
‘’Anggota DPR RI dipilih
melalui partai politik dan mewakili rakyat berdasarkan daerah pemilihan.
Sementara anggota DPD RI dipilih secara perseorangan melalui pemilihan umum
untuk mewakili setiap provinsi. Jumlah anggota DPD dari setiap provinsi sama,
tanpa membedakan besar kecilnya jumlah penduduk,’ ungkapnya
Menurut Sofyan, keberadaan DPD
memiliki arti penting karena menjadi saluran aspirasi daerah di tingkat
nasional. Melalui lembaga ini, berbagai kepentingan daerah, mulai dari otonomi
daerah, hubungan pemerintah pusat dan daerah, pemekaran wilayah, pengelolaan
sumber daya alam hingga perimbangan keuangan pusat dan daerah dapat
diperjuangkan.
Namun dari sisi kewenangan,
DPD memiliki fungsi legislasi, pertimbangan, dan pengawasan. Dalam bidang
legislasi, DPD dapat mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR yang
berkaitan dengan persoalan daerah. DPD juga ikut membahas rancangan
undang-undang dalam bidang tersebut.,
DPD, ungkapnya turut memberikan pertimbangan kepada DPR
terhadap rancangan undang-undang tentang APBN, pajak, pendidikan, dan agama.
Selain itu, DPD memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan
undang-undang yang berkaitan dengan kepentingan daerah dan menyampaikan hasil
pengawasannya kepada DPR.
Berbeda dengan DPD, DPR
memiliki kewenangan legislasi yang lebih luas, fungsi anggaran, dan fungsi
pengawasan terhadap pemerintah. DPR bersama Presiden membahas dan menyetujui
undang-undang.
Sofyan juga menjelaskan
kedudukan DPD dalam MPR RI. Berdasarkan UUD 1945 hasil amendemen, MPR terdiri
atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum. Dengan
demikian, DPD merupakan salah satu unsur keanggotaan MPR bersama DPR.
‘’setelah amendemen UUD 1945,
kedudukan MPR mengalami perubahan mendasar. Jika sebelumnya MPR dikenal sebagai
lembaga tertinggi negara yang memiliki kewenangan menetapkan Garis-Garis Besar
Haluan Negara (GBHN) serta memilih Presiden dan Wakil Presiden, setelah
amendemen MPR tidak lagi berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara,’’ beber
suami Walikota Bontang ini.
MPR kini, ujar sofyan hasdam, merupakan lembaga negara yang memiliki
kewenangan konstitusional tertentu, antara lain mengubah dan menetapkan UUD,
melantik Presiden dan Wakil Presiden, serta melaksanakan kewenangan lainnya
sebagaimana diatur dalam konstitusi.
Sementara, Syafruddin Pernyata
menyampaikan materi tentang Peran Guru dalam Merawat Kebangsaan. Ia menekankan
bahwa guru bukan sekadar orang yang mentransfer ilmu pengetahuan, melainkan
juga memiliki tanggung jawab membentuk karakter, menanamkan nilai-nilai
Pancasila, mengembangkan budaya literasi, dan menumbuhkan semangat kebangsaan
kepada generasi muda.
Menurut penulis sejumlah buku
dan cerpen ini, guru mempunyai posisi
strategis dalam menjaga masa depan Indonesia. Di tengah perubahan zaman dan
perkembangan teknologi, pendidikan karakter, keteladanan, serta pemahaman
terhadap keberagaman bangsa harus terus diperkuat.
Kedua materi tersebut saling
melengkapi. Jika DPD memperjuangkan kepentingan dan aspirasi daerah dalam
kebijakan nasional, guru berperan menyiapkan sumber daya manusia yang akan
menentukan masa depan daerah dan bangsa.(sk04)
Berita Lainnya
laga perdana Persikutim di liga 3 nusantara bertanding di Bali.
Persikutim united berlaga dibali melawan Perseden DenpasarJAKARTAKompetisi Liga Nusantara2026-27 dim ....
MAHASISWA DAN MASYARAKAT KUTIM GELAR AKSI DAMAI DI BUKIT PELANGI TUNTUT KAPOLRI DICOPOT
sangatta(1/9)kalangan mahasiswa dan sejumlahmasyrakat dinbsp; kutim tergabung dalamaliansi kutim mel ....
- editor@ivan
- 01 Sep 2025
- 214
Hukuman Aswan Tetap
SAMARINDA (10/6-2021)Pengadilan Tinggi (PT) Kaltim tidak hanya memperkuat hukuman bagi Ismunandar da ....
- editor@ivan
- 10 Jun 2021
- 1160
Mahyunadi minta data bansos direvisi dan disesuaikan kenyataan.
SANGATTA Wakil Bupati Kutai Timur (Kutim) Mahyunadimenegaskan akurasi data kunci dalampenyaluran ban ....
Respon Laporan Masyarakat, BNN Kaltim Bekuk 4 Warga Muara Ancaong
SANGATTA 14/12-2-2020)Diam-diam perderaan sabu di Muara Ancalong yang sudah meresahkan masyarakat, t ....
- editor@ivan
- 14 Des 2020
- 7458

