Nasional

Di Sangatta Sofyan Hasdam jelaskan kedudukan DPD RI.

Di Sangatta Sofyan Hasdam  jelaskan kedudukan DPD RI. sofyan hasdam menjelaskan kedudukan dan tusi DPD RI

Sofyan Hasdam Jelaskan Kedudukan DPD dan DPR, Guru Diajak Merawat Kebangsaan

 

SANGATTA(17/11)

 Anggota MPR RI sekaligus Anggota DPD RI asal Kalimantan Timur, Dr. dr. H. Andi Sofyan Hasdam, Sp.N, bersama Drs. Syafruddin Pernyata, M.Hum, menggelar Sarasehan Kebangsaan di dua sekolah di Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Senin (16/11/2026). 

Kegiatan yang mengangkat tema “Memahami Peran, Fungsi dan Kewenangan MPR sebagai Rumah Kebangsaan, Pengawal Konstitusi, dan Penjaga Kedaulatan Rakyat” tersebut berlangsung di SMK Negeri 2 Sangatta Utara dan SD Negeri 005 Sangatta Utara.

Sarasehan di SMK Negeri 2 Sangatta Utara diikuti 85 peserta, sedangkan di SD Negeri 005 Sangatta Utara diikuti 65 peserta. Dengan demikian, jumlah keseluruhan peserta dari kedua sekolah mencapai 150 orang.

Mantan walikota Bontang,  Sofyan Hasdam memaparkan  sejarah, kedudukan, fungsi, dan kewenangan lembaga-lembaga perwakilan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya MPR RI, DPD RI, dan DPR RI.

DPD RI dan DPR RI sama-sama merupakan lembaga negara yang memiliki fungsi perwakilan, tetapi mempunyai dasar keterwakilan dan kewenangan yang berbeda.

 

‘’Anggota DPR RI dipilih melalui partai politik dan mewakili rakyat berdasarkan daerah pemilihan. Sementara anggota DPD RI dipilih secara perseorangan melalui pemilihan umum untuk mewakili setiap provinsi. Jumlah anggota DPD dari setiap provinsi sama, tanpa membedakan besar kecilnya jumlah penduduk,’ ungkapnya

Menurut Sofyan, keberadaan DPD memiliki arti penting karena menjadi saluran aspirasi daerah di tingkat nasional. Melalui lembaga ini, berbagai kepentingan daerah, mulai dari otonomi daerah, hubungan pemerintah pusat dan daerah, pemekaran wilayah, pengelolaan sumber daya alam hingga perimbangan keuangan pusat dan daerah dapat diperjuangkan.

Namun dari sisi kewenangan, DPD memiliki fungsi legislasi, pertimbangan, dan pengawasan. Dalam bidang legislasi, DPD dapat mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR yang berkaitan dengan persoalan daerah. DPD juga ikut membahas rancangan undang-undang dalam bidang tersebut.,

DPD, ungkapnya  turut memberikan pertimbangan kepada DPR terhadap rancangan undang-undang tentang APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Selain itu, DPD memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang yang berkaitan dengan kepentingan daerah dan menyampaikan hasil pengawasannya kepada DPR.

Berbeda dengan DPD, DPR memiliki kewenangan legislasi yang lebih luas, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan terhadap pemerintah. DPR bersama Presiden membahas dan menyetujui undang-undang.

Sofyan juga menjelaskan kedudukan DPD dalam MPR RI. Berdasarkan UUD 1945 hasil amendemen, MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum. Dengan demikian, DPD merupakan salah satu unsur keanggotaan MPR bersama DPR.

 

‘’setelah amendemen UUD 1945, kedudukan MPR mengalami perubahan mendasar. Jika sebelumnya MPR dikenal sebagai lembaga tertinggi negara yang memiliki kewenangan menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) serta memilih Presiden dan Wakil Presiden, setelah amendemen MPR tidak lagi berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara,’’ beber suami Walikota Bontang ini.

MPR kini, ujar sofyan hasdam,  merupakan lembaga negara yang memiliki kewenangan konstitusional tertentu, antara lain mengubah dan menetapkan UUD, melantik Presiden dan Wakil Presiden, serta melaksanakan kewenangan lainnya sebagaimana diatur dalam konstitusi.

Sementara, Syafruddin Pernyata menyampaikan materi tentang Peran Guru dalam Merawat Kebangsaan. Ia menekankan bahwa guru bukan sekadar orang yang mentransfer ilmu pengetahuan, melainkan juga memiliki tanggung jawab membentuk karakter, menanamkan nilai-nilai Pancasila, mengembangkan budaya literasi, dan menumbuhkan semangat kebangsaan kepada generasi muda.

 

Menurut penulis sejumlah buku dan cerpen ini,  guru mempunyai posisi strategis dalam menjaga masa depan Indonesia. Di tengah perubahan zaman dan perkembangan teknologi, pendidikan karakter, keteladanan, serta pemahaman terhadap keberagaman bangsa harus terus diperkuat.

Kedua materi tersebut saling melengkapi. Jika DPD memperjuangkan kepentingan dan aspirasi daerah dalam kebijakan nasional, guru berperan menyiapkan sumber daya manusia yang akan menentukan masa depan daerah dan bangsa.(sk04)

 

 

Share to:

Ivan

Editor