Dalam setiap upacara, kita sering mendengar aba-aba, "Hormat kepada pemimpin upacara!" Seketika seluruh peserta memberikan penghormatan.

Biasanya, pemimpin upacara adalah orang yang diberi kewenangan memimpin jalannya upacara. Bisa seorang kepala dinas, kepala badan, kepala sekolah, atau pejabat lain yang mewakili pemerintah.

Namun, sebuah pertanyaan menarik layak diajukan. Apakah setiap orang yang berdiri di depan sebagai pemimpin upacara otomatis merupakan seorang pemimpin?

Pertanyaan sederhana ini membawa kita pada perbedaan yang sering luput disadari: antara pemerintah, penguasa, dan pemimpin.

Ketiganya sering melekat pada orang yang sama, tetapi sesungguhnya memiliki makna yang berbeda.

Secara etimologis, pemerintah berasal dari kata perintah. Penguasa berasal dari kata kuasa. Sedangkan pemimpin berasal dari kata pimpin.

Perintah mengandung makna instruksi atau suruhan yang harus dilaksanakan. Kuasa mengandung makna kekuatan atau kewenangan untuk menentukan sesuatu.

Adapun pimpin berarti menuntun, membimbing, menunjukkan arah, dan membawa orang lain menuju tujuan tertentu.

Karena itu, secara semantis, pemerintah bertumpu pada kewenangan, penguasa bertumpu pada kekuasaan, sedangkan pemimpin bertumpu pada kemampuan menuntun manusia menuju tujuan bersama.

Dalam praktik sehari-hari, kita kadang menjumpai pejabat yang menggerakkan organisasi dan sumber daya manusia terutama dengan perintah. Instruksi demi instruksi dilontarkan. Ketika target tidak tercapai, suara meninggi. Teguran berubah menjadi omelan. Dalam keadaan seperti ini, yang lebih menonjol adalah fungsi pemerintahan, bukan kepemimpinan.

Pada kesempatan lain, kita juga dapat menjumpai pejabat yang lebih sering menggerakkan orang dengan telunjuk kekuasaannya.

Ancaman menjadi bahasa sehari-hari. "Apakah kamu masih mau bekerja?" atau "Saya bisa memberhentikan siapa saja dengan tanda tangan saya." Dalam keadaan seperti ini, yang tampil bukan kepemimpinan, melainkan kekuasaan.

Tentu saja tidak semua pejabat demikian. Banyak pejabat yang mampu menjadi teladan dan penggerak. Namun contoh-contoh tadi membantu kita memahami perbedaan antara memerintah, menguasai, dan memimpin.

Memerintah dapat membuat orang bergerak karena kewajiban. Menguasai dapat membuat orang bergerak karena ketakutan. Tetapi memimpin membuat orang bergerak karena kesadaran.

Memerintah menghasilkan kepatuhan. Menguasai menghasilkan ketundukan. Sedangkan memimpin melahirkan kepercayaan.

Karena itu, idealnya setiap orang yang diberi amanah dalam pemerintahan dan setiap orang yang memiliki kekuasaan tidak berhenti sebagai pemerintah atau penguasa. Ia harus bertumbuh menjadi pemimpin.

Mengapa?

Karena kekuasaan memiliki batas. Jabatan memiliki masa berlaku.

Tanda tangan hanya berlaku selama kewenangan masih melekat. Namun kepercayaan dapat bertahan jauh lebih lama daripada masa jabatan.

Seorang pemimpin tidak hanya hadir ketika memberikan arahan dalam rapat atau menandatangani keputusan.

Kepemimpinan justru tampak dalam hal-hal yang sederhana dan dilakukan setiap hari.

Ketika seorang kepala daerah mengajak masyarakat hidup disiplin, ia lebih dahulu menunjukkan kedisiplinan dalam menghargai waktu.

Ketika ia mengimbau aparatur untuk tanggap melayani masyarakat, ia sendiri memberi contoh kepekaan terhadap kebutuhan rakyat. Ketika ia meminta pegawai bersikap ramah, rendah hati, dan berbahasa yang baik, ia terlebih dahulu memperlihatkan keramahan, kerendahan hati, dan kesantunan dalam tutur katanya.

Demikian pula ketika ia menyerukan hidup sederhana, efisiensi anggaran, menjaga kebersihan lingkungan, dan melestarikan lingkungan hidup.

Semua itu akan lebih mudah diterima apabila masyarakat melihat bahwa ajakan tersebut terlebih dahulu dipraktikkan oleh dirinya.

Di situlah letak perbedaan antara memerintah dan memimpin. Memerintah mengandalkan kata-kata. Memimpin menguatkan kata-kata dengan keteladanan.

Memerintah dapat dilakukan dengan jabatan, tetapi memimpin menuntut keselarasan antara ucapan dan tindakan.

Karena itu, ruh kepemimpinan sesungguhnya terletak pada keteladanan.

Ketika kata-kata berjalan seiring dengan perbuatan, lahirlah kepercayaan. Dan ketika kepercayaan tumbuh, orang tidak lagi bergerak karena takut kepada kekuasaan atau patuh kepada perintah, melainkan karena yakin kepada sosok yang memimpinnya.

Idealnya, para pejabat yang menjalankan fungsi pemerintahan sekaligus memegang kekuasaan, terutama di Kalimantan Timur, baik Gubernur, Bupati, Wali Kota, Kepala Dinas, Kepala Badan, maupun pimpinan lembaga lainnya, lebih mengedepankan sifat-sifat kepemimpinan.

Sebab tantangan pembangunan tidak cukup dijawab dengan perintah dan kewenangan semata.

Perubahan zaman membutuhkan kemampuan menginspirasi, membangun kepercayaan, menumbuhkan kolaborasi, serta menggerakkan masyarakat menuju tujuan yang sama.

Seorang pemerintah mungkin ditaati selama ia berkuasa. Seorang penguasa mungkin ditakuti selama ia memiliki kekuatan.