SANGATTA,

sebanyak 22 anggota Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia(GMNI)  Cabang Kutim dipimpin Geraldino Apriliano Selasa (20/10) pukul 13.00 Wita mengglar aksi damai di Kantor Bupati dan DPRD Kutai Timur di Jalan Aw Syahrani Kecamatan Sangata Utara Kabupaten Kutai Timur, mereka menuntut sejumlsah persoalan seperti Karhutla  serta kinerja pejabat Pemkab kutim hingga menuntut Gibran dicopot sebagai Wakil Presiden.

Sebelum mennggelar aksi damai di kantor bupati dan DPRD Kutim, para pengunjuk rasa yang kesemuanya Mahasiswa di Sangatta. Sebelumnya kumpul di Sekretariat GMNI Kutim yang berada di jalan Poros Kabo Gg. Sejahtra Desa Swaerga Bara Kecamatan Sangata Utara. Setelah berkumpul dengan menggunakan kendaraan roda empat serta membawa 1 lembar spanduk berisikan tuntutan menuju simpang tiga Jalan Pendidilkan.

Di tempat strategis dan padat kendaaran ini, mereka menggelar orasi dengan membentangksn spanduk tuntutan .setelah puas melanjutkan aksi ke Kantor Bupati dan DPRD Kutim di Bukit Pelangi.

Mereka menilai  pemerintah dinilai belum melaksanakan amanah rakyat dengan baik khususnya dalam menangani persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang saat ini semakin memprihatinkan. Kader GMNI ini mempertanyakan tanggung jawab pemerintah terhadap kepercayaan yang telah diberikan oleh masyarakat.

* Massa GMNI  mendesak pemerintah  agar karhutla di Kalimantan ditetapkan sebagai bencana nasional. ‘’Kalimantan Timur merupakan salah satu kawasan penting bagi kelestarian hutan dunia karenanya kasus kebakaran hutan perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah,’’ sebut Geraldino Apriliano.

Massa juga menuntut Kepala Dinas BPBD Kutai Timur dicopot karena dianggap kinerjanya masih rendah  dalam menangani  karhutla di Kutim

* dari seumlah tuntutan yang ada, mereja juga menuntut  pencopotan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dinilai belum menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya optimal. Kepada DPRD Kutim mereka minta agar DPRD Kutai Timur untuk mengeluarkan surat rekomendasi terkait tuntutan tersebut agar diteruskan kepada pemerintah pusat.

* GMNI Cabang Kutim juga mengkritik kinerja pemerintah yang dinilai gagal dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sehingga merekamenyoroti sejumlah proyek mangkrak di Kutai Timur  diantaranya  pembangunan GOR Kudungga. Dan GMNI Kutim  mendesak agar dilakukan audit terhadap proyek-proyek mangkrak guna memastikan pengelolaan anggaran daerah berjalan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Saat ke DPRD Kutim, massa ditemui Akhmad Sulaiman S.Pdi anggota DPRD Kutim dari Komosi D. Terhadapan tuntutan GMNI,  dijelaskan beberapa tuntutan  merupakan ranah pemerintah pusat dan harus ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme serta kewenangan yang berlaku.

* meski demikian seluruh aspirasi GMNI  diterima dan akan didiskusikan bersama unsur pimpinan DPRD diakui Sulaiman semua aspirasi GMNI dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dan pihak terkait, serta ditindaklanjuti melalui mekanisme yang berlaku demi kepentingan masyarakat Kabupaten Kutai Timur.’’ Dprd kutim sangat menghargai aspirasi yang ada dan kami akan menyalurkan sesusi mekanisme yang ada serta menjadi bahan tersendiri bagi kami,’ ujar Sulaiman yang tergabung dalam Komisi D.