Sangatta,

Poltracking Indonesia awal Oktober 2026  melakukan  survei nasional dengan menggunakan metode stratified multistage random sampling. Dalam relisnya Poltracking Indonesia Senin (19/10) disebutkan  Pengambilan data lapangan dilakukan pada tanggal 30 September – 7 Oktober 2026 yang melibatkan  1220 responden dengan margin of error +/-2.9% pada tingkat kepercayaan 95%. ‘’Klaster survei menjangkau 38 provinsi di seluruh Indonesia secara proporsional berdasarkan data jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) 2024, sedangkan stratifikasi survei ini adalah proporsi jenis kelamin pemilih., ‘ tulis Hanta Yuda AR Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia dalam press relis yang diterima sejumlah media massa termasuk Swara Kutim.com. malam ini.

Hanta Yudha menyebutkan Pengumpulan data dilakukan oleh pewawancara terlatih melalui wawancara tatap muka terhadap responden yang telah terpilih secara acak serta dibantu teknologi aplikasi. ‘Setiap pewawancara mewawancarai 10 responden untuk setiap satu desa/kelurahan terpilih,’’ terangnya.

Maksud dan tujuan survei diungkapkan secara umum untuk mengukur tiga dimensi yakni tingkat kepuasan, kepercayaan dan ekspektasi publik pada dua tahun Pemerintah dan Program Prioritas Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka. Temuan pokok dan analisis hasil survei ini dapat dijelaskan sebagaimana berikut: Pertama. Tingkat kepuasan dan kepercayaan publik terhadap Pemerintahan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka. Sebanyak (55.3%) publik mengatakan puas (gabungan sangat puas dan cukup puas) terhadap kinerja pemerintah, sedangkan (40.9%) mengatakan tidak puas (gabungan kurang puas dan sangat tidak puas).

Tingkat kepuasan publik ini diakui  relatif stagnan dari Agustus sampai dengan Oktober 2026. Di antara publik puas terhadap Pemerintahan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka, dua alasan puas paling dominan karena Bantuan pemerintah tepat sasaran (16.5%) dan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) (15.0%). Sedangkan di antara yang mengatakan tidak puas terhadap Pemerintahan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka, alasan paling dominan karena Ekonomi yang belum stabil (18.9%), diikuti harga kebutuhan pokok mahal (15.4%), dan Bantuan tidak tepat sasaran (14.3%). 

Sementara itu, tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran mencapai (64.8%) (gabungan cukup percaya dan sangat percaya), sedangkan (32.1%) publik mengatakan tidak percaya (gabungan kurang percaya dan sangat tidak percaya). Angka ini relatif lebih tinggi dibandingkan dengan kepuasan publik. Artinya, keyakinan masyarakat terhadap pemerintah masih lebih tinggi daripada evaluasi terhadap hasil kinerjanya. Menurut Tantangan pemerintah adalah bagaimana kepercayaan tersebut dapat diikuti oleh peningkatan kepuasan melalui hasil kebijakan yang semakin dirasakan masyarakat. Kedua. Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka di berbagai bidang; Bidang Pendidikan (66.3%), Pertahanan dan Keamanan serta Sosial Budaya (63.7%), Kesehatan (62.1%), Politik dan Stabilitas Nasional (53.6%), Hukum dan Pemberantasan Korupsi (43.1%), serta Bidang Ekonomi adalah yang paling rendah tingkat kepuasannya (36.8%). 

Data ini ungkap Hanta Yudha memberikan gambaran bahwa pemerintahan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka memiliki catatan kritis kinerja pada tiga bidang yakni, ekonomi, hukum dan pemberantasan korupsi, serta politik dan stabilitas nasional.

Dengan apresiasi cukup tinggi pada kinerja bidang pendidikan, ketahanan dan keamanan, sosial budaya, serta kesehatan. Ketiga. Terkait persoalan atau masalah pokok yang dihadapi masyarakat. Permasalahan yang dinilai berhasil ditangani oleh Pemerintahan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka yakni menjaga kerukunan antar umat beragama (73.8%), menjaga persatuan & kesatuan bangsa (67.0%), dan menjaga keamanan (66.9%).

Sedangkan yang dinilai paling rendah berhasil ditangani oleh Pemerintahan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka yakni menciptakan lapangan pekerjaan (33.3%), menurunkan angka pengangguran (33.2%), dan mengendalikan harga kebutuhan pokok (31.3%). Terkait ekspektasi publik, disebutkan harga-harga kebutuhan pokok mahal (45.9%) merupakan masalah paling pokok yang tengah dihadapi dan harus segera diselesaikan, diikuti susah mencari lapangan kerja (9.3%), dan pemberantasan korupsi (8.9%). Sementara itu, di antara (47.9%) publik yang menjawab ada anggota keluarga yang mengelola lahan pertanian/perkebunan yang membutuhkan pupuk, sebanyak (50.2%) publik mengatakan mudah mendapatkan pupuk saat dibutuhkan dalam sebulan terakhir. Di sisi lain (52.2%) publik mengatakan harga pupuk dalam sebulan terakhir mahal. Sebanyak (52.9%) publik mengatakan baik terhadap kondisi ekonomi keuangan keluarga setahun terakhir dan (53.5%) publik mengatakan baik terhadap kondisi penghasilan rumah tangga setahun terakhir. Sedangkan untuk pengeluaran publik dalam satu tahun terakhir, (65.3%) publik mengatakan lebih banyak, dan (58.6%) publik mengatakan tidak terjangkau harga kebutuhan pokok dalam satu bulan terakhir. Keempat.

Terkait Program Prioritas Pemerintahan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka yang paling dirasakan manfaatnya diakui Makan Bergizi Gratis (MBG) (29.6%), Bantuan Subsidi Upah (BSU) (11.4%) dan Kartu Indonesia Sehat (9.6%). ‘’Sebanyak (92.4%) publik mengetahui program Makan Bergizi Gratis [MBG] merupakan program unggulan dari pemerintahan Prabowo – Gibran. Di antara yang mengetahui program Makan Bergizi Gratis [MBG], sebanyak (49.5%) publik mengatakan tidak puas terhadap program Makan Bergizi Gratis [MBG], sedangkan (47.4%) publik mengatakan puas. Sebanyak (75.5%) publik mengetahui program Koperasi Desa Merah Putih [KDMP], sedangkan (18.8%) mengatakan tidak tahu. Di antara yang mengetahui program KDMP, sebanyak (46.1%) publik mengatakan tidak puas terhadap program KDMP, sedangkan (27.8%) publik mengatakan puas. Terkait program Sekolah Rakyat, sebanyak (45.6%) publik mengetahui program Sekolah Rakyat merupakan program unggulan dari pemerintahan Prabowo - Gibran, sedangkan (45.9%) mengatakan tidak tahu. Di antara yang mengetahui program Sekolah Rakyat, (65.5%) publik mengatakan puas terhadap program Sekolah Rakyat, sedangkan (15.3%) publik mengatakan tidak puas,’’ bebernya.

‘’Data yang ada  memberikan gambaran bahwa apresiasi publik terhadap program prioritas cukup tinggi pada Sekolah Rakyat,’ tulisnya.

Sementara, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) angka kepuasan publik rendah. Sehingga, ini menjadi PR pemerintah untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas implementasi dari program prioritasnya. Kelima. Catatan publik terkait komunikasi pemerintah saat ini masih mendapat apresiasi positif, sebanyak (60.1%) publik mengatakan baik dengan gaya komunikasi Kabinet Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam menyampaikan informasi kepada publik, sedangkan (31.1%) publik mengatakan tidak baik. Terkait komunikasi pemerintah, dua harapan publik yakni segera memberikan penjelasan resmi (39.6%) menjadi yang paling diharapkan publik untuk dilakukan oleh pemerintah ketika muncul isu atau berita yang ramai dibicarakan masyarakat dan meluruskan informasi yang dianggap keliru (36.3%).

Keenam Terkait implementasi demokrasi dalam kehidupan bernegara kita. Sebanyak (53.6%) publik mengatakan aman untuk menyuarakan kritik atau pendapat terhadap pemerintah di ruang publik maupun media sosial, sedangkan (28.3%) publik mengatakan tidak aman. Selanjutnya, (57.6%) publik mengatakan masyarakat saat ini memiliki kebebasan untuk mendirikan organisasi, komunitas, atau melakukan unjuk rasa secara damai, sedangkan (20.6%) publik mengatakan tidak bebas. Sementara, (52.9%) publik mengatakan media massa di Indonesia saat ini bebas dari tekanan atau intervensi pemerintah dalam pemberitaannya, sedangkan (25.7%) publik mengatakan tidak bebas.

Evaluasi terhadap kinerja legislatif, lanjut Hanta,  sebanyak (51.8%) publik mengatakan tidak puas terhadap kinerja legislatif (DPR/DPRD) dalam menyerap aspirasi rakyat dan membuat undang-undang yang pro-rakyat, sedangkan (35.1%) publik mengatakan puas. Sementara itu, sebanyak (49.0%) publik mengatakan partai politik saat ini tidak baik dalam menjalankan perannya sebagai penyalur aspirasi warga, sedangkan (35.3%) publik mengatakan baik. 

Kepuasan publik terhadap implementasi demokrasi secara umum berada di angka 50% lebih. Sementara terhadap kinerja partai politik dan legislatif di bawah 50%. Sebagai institusi utama demokrasi, partai politik dan lembaga legislatif perlu lebih serius lagi menjalankan tugas dan fungsinya sebagai wadah aspirasi dan representasi suara rakyat.

Kepuasan menunjukkan bagaimana penilaian publik terhadap kinerja pemerintah pada saat ini. Sementara itu, kepercayaan mencerminkan keyakinan publik terhadap pemerintahan yang sedang menjabat. Maka evaluasi implementasi demokrasi menjadi ruang penilaian publik terhadap penyelenggaraan kekuasaan yang sedang dijalankan. Dan akhirnya, ekspektasi menunjukkan arah perbaikan yang diharapkan masyarakat menjadi perhatian serius pemerintah. Karena itu, ukuran keberhasilan pemerintahan tidak cukup hanya pada tingginya kepuasan sebagai ukuran kuantitatif. Tetapi yang riil, dan penting juga diperhatikan oleh pemerintah adalah modal kepercayaan, kualitas demokrasi, dan ekspektasi publik

Kinerja menghasilkan penilaian kepuasan, kepercayaan menopang legitimasi, demokrasi menguji kualitas kekuasaan, dan ekspektasi menentukan agenda pemerintahan ke depan. Dua tahun pertama proses konsolidasi kekuasaan sudah selesai. Namun, ukuran keberhasilan tiga tahun berikutnya bukan semata seberapa kuat kekuasaan terkonsolidasi, sebagaimana hari ini kita saksikan sangat kuat. Lebih dari itu, pemerintah perlu memperhatikan seberapa jauh kekuasaan itu menghasilkan kinerja yang memuaskan, menjaga kepercayaan publik, memperkuat demokrasi, dan menjawab ekspektasi publik.

Dipenghujung relisnya, Hanta menhyebutkan Temuan dan analisa mereka buat merupakan potret terbaru dari survei yang dilakukan pada awal Oktober 2026. ‘Berbagai kemungkinan tentang persepsi publik masih berpotensi terjadi, bergantung pada isu dan agenda perbaikan yang akan diambil oleh pemerintah dalam upaya meningkatkan kembali kepuasan publik.,’ tutupnya.(sk07)