JAKARTA (22/4-2022)

Badan Pendapatan Daerah (Bappenda) dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) meraih Piagam Penghargaan Gubernur Kaltim Isran Noor terkait Kinerja Pelayanan Publik Tahun 2021.

Penghargaan khusus ini diserahkan Gubernur Isran seusai membuka Rapim Kepala OPD Kaltim, Jumat (22/4). “Alhamdulillah, penghargaan ini akan memicu kami untuk lebih baik lagi melaksanakan tugas,” kata Kepala DPMPTSP Puguh Hariyanto.

Hal senada juga disampaikan Kepala Bappenda, Ismiati. Ia mengakui, Bappenda terus berupaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terutama wajib pajak. “Dengan menambah pusat-pusat layanan diharapkan selain kepuasan masyarakat, juga memberikan dampak terhadap penerimaan pajak,” kata Ismiati.

Puguh dan Ismiati memang pantas bangga dengan penghargaan yang diraih, pasalnya mereka menerima penghargaan disaksikan Wagub Hadi Mulyadi, Sekda Sri Wahyuni,  Deputi Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan  Kementerian PAN dan RB Prof. Dr. Erwan Agus Purwanto, M.Si,  Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Penerapan Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PAN dan RB Kamaruddin, Ak., M.Sc serta Kepala OPD Kaltim.

Rapat Pimpinan dan Koordinasi Kepala OPD, terang Iwan – Karo Organisasi Setda Kaltim, sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kemudian Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 jo Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024.

“Tujuannya untuk melakukan  evaluasi capaian kinerja  tahun anggaran 2020, tahun anggaran 2021 dan triwulan I 2022, selain itu ada terwujudnya komitmen dan implementasi integritas dalam Peningkatan Kinerja melalui Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi,” jelas Iwan Setiawan  seraya menambahkan Rapim terwujud berkat dukungan Biro Administrasi Pembangunan dan Biro Pengadaan Barang dan Jasa serta Dinas PUPR. (SK12)